Buntut Demo PON, Massa Tandingan Diadukan ke Kanwil Hukum HAM

Ketua Umum DPP LSM  GMBI Moh Fauzan Rachman saat melapor ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Kebon Waru Utara, Bandung, Jumat (12/8).

Ketua Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan Rachman saat melapor ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Kebon Waru Utara, Bandung, Jumat (12/8).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Aksi anarkis yang dilakukan massa yang tergabung dalam Gerakan Bela Pangandaran berbuntut panjang.
Keluarga besar LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) se-Indonesia mengadukan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat, Jumat (12/8).


Pengaduan ini langsung dipimpin Ketua Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan Rachman. Dalam pengaduannya, GMBI menuding bupati telah memobilasi massa Gerakan Bela Pangandaran yang berasal dari beberapa ormas dan LSM. Selain itu, kata Fauzan, bupati juga telah mengasut dan mengudu domba antar-anak bangsa yang lagi menyuarakan persoalan venue PON XIX 2016 di Pangandaran yang disinyalir banyak persoalan dimulai dari tender sampai pelaksanaannya.

“Aksi massa tandingan ini tidak menghormati demokrasi. Massa tandingan ini kami duga orang suruhan bupati. Sehingga dapat dikatagorikan bahwa Jeje selain kepala daerah juga sebagai pengasut, karena dia menilai bahwa orang di luar Pangandaran tidak boleh demo di Pangandaran, sedangkan yang melakukan aksi demo tersebut merupakan bagian dari keluarga besar GMBI, bukan massa bayaran,” tegas Fauzan.

Apalagi, lanjut dia, GMBI menyuarakan menyangkut venue PON adalah persoalan bangsa dan negara yang kebetulan di Pangandaran ada beberapa venue. Fauzan membeberkan, dugaan permainan proses lelang proyek sarana dan prasarana PON tersebut terdapat di Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, yang dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Makanya kami mendatangi kantor DPRD Pangandaran, karena DPRD secara politik memiliki hak untuk memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Fauzan.

Sementara itu, di hadapan Ombudsman, Fauzan menyampaikan berbagai persoalan. Mulai adanya provokator pemicu suasana menjadi tidak kondusif.
“Pernyataan bupati yang mengatakan orang luar Pangandaran tidak boleh menyampaikan pendapat di muka umum melanggarUU Dasar 1945, UU Hukum dan HAM,” tandas Fauzan.

Menurut dia, seharusnya Pemerintah Daerah Pangandaran memberikan pelayanan publik, sesuai yang diamanatkan dalam UU No 25 tahun 1999 tentang pelayanan publik. (man)

Loading...

loading...

Feeds

Ajak Masyarakat Pelihara Budaya Sunda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mendukung penuh program “Saur Sepuh” yang diinisiasi oleh PGRI Kota …

Kerugian Bencana Capai Rp816 Juta

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI — Selama Januari hingga Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat terdapat 23 kejadian bencana. …

Angin Kencang, Pohon Timpa Mobil

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cijambe, Subang. Akibatnya bodi kendaraan pun ringsek. Peristiwa yang …

Dorong Bupati Rampingkan SOTK

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Subang dinilai terlalu gamuk sehingga pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran …

Bakal Punya Wadah Industri Kreatif

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Wakil Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan bertekad mewujudkan industri kreatif milenial. Gagasan itu rupanya tak main-main. Upaya …