Tax Amnesty, Dispenda Harus Proaktif

 Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc di Gedung DPRD Provinsi Jabar.

Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc di Gedung DPRD Provinsi Jabar.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jabar bisa proaktif dalam menyikapi kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah pusat. Dispenda harus membantu mengungkap potensi wajib pajak agar semakin banyak yang mengikuti program tersebut.


Anggota DPRD Provinsi Jabar, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan, Dispenda memiliki data-data terkait wajib pajak yang ada di Jabar. Sehingga, organisasi perangkat daerah itu harus turut menyosialisasikan program pengampunan pajak ke masyarakat.

“Koordinasi dengan Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan, agar fakta yang kita miliki bisa diverifikasi. Atau sebaliknya, ketika Dirjen Pajak melihat ada yang berpotensi, maka dikomunikasikan oleh Dispenda,” kata Hadi di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu (10/8/2016).

Dengan begitu, Hadi optimistis akan semakin banyak wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

“Sosialisasi juga sangat diperlukan. Ini menarik bagi semua yang punya aset, agar melapor,” bebernya.

Hadi pun berharap, para wajib pajak agar jujur dalam mengungkap harta kekayaan. Hal inipun diminta langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Jujurlah sekarang, sebelum nanti ada keterbukaan perbankan pada 2018,” katanya.

Lebih lanjut Hadi berharap, dana yang terhimpun dari pengampunan pajak ini bisa digunakan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, dana tersebut bisa disalurkan ke sektor pertanian dan perikanan.

“Kalau kita lihat di rumpun perekonomian, yang harus banyak dibantu itu petani, nelayan. Itu jumlahnya sangat besar. Saya usulkan penyalurannya ke sektor itu,” katanya.

Dia pun meminta agar perbankan bisa lebih mudah dalam membantu permodalan petani dan nelayan. Terlebih, setelah adanya pengampunan pajak ini, perbankan ditargetkan bisa menghimpun banyak dana dan memberi pinjaman dengan bunga rendah.

“Yang bersahabat, tapi tidak mengurangi ketelitian. Jangan mengulangi kesalahan lalu. Dana diobral begitu saja, akhirnya banyak kredit macet. Jadi ini perlu keseriusan, sejak penyeleksian, verifikasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak untuk mensterilkan seluruh kekayaan mereka. Hal ini lebih baik dibanding para elit tersebut harus tarus berkelit dari kewajiban membayar pajak.

Menurutnya, para pengusaha harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak.

“Kita hidup di Indonesia, makan di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, rezeki di Indonesia. Ini saatnya berpartisipasi untuk negaranya,” kata Jokowi dalam Sosialiasi Pengampunan Pajak, di kawasan Dago Resort, Kota Bandung, Senin (8/8/2016). (agp)

Loading...

loading...

Feeds