Pelaku Human Trafficking Terancam Dimiskinkan

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG— Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking kerap terjadi di Indonesia. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku, saat ini penyidik diharapkan bisa menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau memiskinkan pelaku human trafficking di Indonesia.


Hal itu disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Bandung (Unisba) Prof. Dr Edy Setiadi dalam seminar nasional yang digelar Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Jabar bersama Unisba bertema “Pemiskinan harta kekayaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui Penerapan Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (9/8).

“Ini harus menjadi prioritas, penerapan TPPU dan TPPO ini bergantung kepada penegakan hukum dan profesional aparat penegak hukum,” katanya.

Edi menuturkan, jika melihat Pasal 1 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, penerapan memiskinkan pelaku perdagangan orang bisa dilakukan. Pasalnya, di dalam pasal tersebut, menyebutkan pencucian uang dapat juga berasal dari berbagai tindak pidana salah satunya human trafficking.

“Di Pasal tersebut, terlihat bahwa pencucian uang dapat juga berasal dari tindak pidana penculikan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana prostitusi. Sehingga, TPPU bisa diberlakukan kepada kejahatan human trafficking,” katanya.

Sementara, Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Nana Sudjana, mendukung upaya pemiskinan pelaku perdagangan orang ini. Dengan upaya seperti ini, lanjut Nana, diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku.

“Sehingga, dengan miskinnya mereka, diharapkan tidak ada upaya-upaya perdagangan orang kembali. Jadi itu lebih mengarah kepada pemberian efek jera terhadap para pelaku, mafia-mafianya,” katanya.

Nana mengatakan, sejauh ini, pihaknya memang belum menerapkan sanksi pemiskinan terhadap pelaku perdagangan orang. Namun, jika hal ini dirasa baik, kedepan, sanksi seperti ini pun akan dilakukan.

“Sementara ini memang belum, tapi sedang ajan kami lakukan untuk kedepannya,” katanya.

Nana menuturkan, kasus perdagangan orang saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan, kasus tersebut cukup tinggi di Jabar. Berdasarkan catatan, tahun 2015 terdapat kurang lebih 24 kasus perdagangan orang di Jabar. Sedangkan tahun ini, sudah ada 16 kasus yang terdata.

“Kasus TPPO ini setiap tahunnya selalu ada. Bahkan, kami akui di Jabar ini masuk dalam tingkat tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Urutannya antara dua dan tiga,” katanya.

Nana mengatakan, kasus perdagangan orang ini dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi. Pelaku, kerap mengiming-imingi korbannya dan dijual ke berbagai tempat.

“Biasanya, korban selalu diiming-imingi, nanti disuatu tempat diberi upah besar atau seperti apa. Ya biasanya terkait masalah ekonomi,” katanya.

Selain menindak pelaku kejahatan manusia, Nana mengatakan, upaya preventif pun dilakukan pihak kepolisian Polda Jabar. Pihaknya pun mengimbau agar masyarakat tidak mudah dan tergoda diiming-imingi sejumlah uang tanpa ada kejelasan soal pekerjaan.

“Kami terus berupaya mengedepankan pencegahan. Kami akan kumpulkan masyarakat dan mengimbau jangan sampai masyarakat diiming-imingi atau ditipu para kelompok mafia ini,” katanya.(nda)

Loading...

loading...

Feeds

Energi Postif Moonraker untuk Kemajuan Daerah

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Bukan lagi zamannya ugal-ugalan dijalanan. Apalagi melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Stigma negatif …