Wuiiih… Targetkan Rp 5 Ribu Triliun, Jokowi Ajak Pengusaha Ikut Pengampunan Pajak

sosialisasi Tax Amnesty yang dihadiri presiden RI Joko Widodo di dago Resort, Bandung. (khairizal maris)

sosialisasi Tax Amnesty yang dihadiri presiden RI Joko Widodo di dago Resort, Bandung. (khairizal maris)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak untuk mensterilkan seluruh kekayaan mereka. Hal ini lebih baik dibanding para elit tersebut harus tarus berkelit dari kewajiban membayar pajak.


Menurutnya, para pengusaha harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. “Kita hidup di Indonesia, makan di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, rezeki di Indonesia. Ini saatnya berpartisipasi untuk negaranya,” kata Jokowi dalam Sosialiasi Pengampunan Pajak, di kawasan Dago Resort, Kota Bandung, Senin (8/8).

Sosialisasi Amnesty Pajak_Khairizal Maris

Sosialisasi Amnesty Pajak_Khairizal Maris

Dalam kesempatan yang dihadiri banyak pengusaha dan wajib pajak ini, terlihat juga pejabat negara terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Menurut Jokowi, pembangunan negara memerlukan peran serta dari semua masyarakat termasuk kesadaran membayar pajak.

Melalui program pengampunan pajak ini, Presiden berharap akan banyak uang masuk ke Indonesia. Ini sangat dibutuhkan untuk menambah likuiditas keuangan negara yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam waktu singkat sejak dibukanya program pengampunan pajak, devisa Indonesia sudah bertambah sekitar 8 miliar dolar Amerika. “Empat hari lalu baru 111 miliar US dollar. Bayangkan, dari 103 meloncat ke 111, cadangan devisa kita naik, padahal negara lain turun,” katanya.

Selain itu, pengampunan pajak inipun berpengaruh terhadap peningkatan likuiditas perbankan. Ini berdampak pada perputaran uang di masyarakat yang akan meningkat.

“Penyaluran kredit ke masyarakat akan semakin banyak. Pertumbuhan ekonomi otomatis naik,” katanya seraya mengaku kaget dengan banyaknya uang miliki warga Indonesia yang diparkirkan di luar negeri.

“Makanya pemerintah berjuang keras agar bisa mendapatkan uang itu kembali,” tambahnya. Lebih lanjut Presiden katakan, pihaknya menjamin kerahasiaan data wajib pajak.

Mereka, lanjutnya, tidak perlu khawatir dengan berbagai ancaman termasuk pemidanaan. “Kerahasiaan data sudah jelas. Tax amnesty ini tidak bisa dijadikan dasar untuk dijadikan penyelidikan, penyidikan pidana. Ini undang-undang yang mengatakan. Dan tidak dapat diminta oleh siapaun, diberikan oleh siapapun,” bebernya.

Bahkan, Presiden menegaskan, pihak yang membocorkan data peserta pengampunan pajak inilah yang justru akan diperkarakan. “Yang melanggar, membocorkan, kena pidana lima tahun,” ucapnya.

Jokowi pun menyebut, momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum diberlakukannya keterbukaan informasi antar bank. Pada 2018 mendatang, kata Presiden, seluruh bank di dunia akan membuka total informasi nasabahnya.

“Jadi yang punya tabungan, deposito di Singapura, Swis, semua akan kebuka. Sudah tanda tangan semuanya (negara),” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, melalui program ini pihaknya menargetkan penghimpunan dana repatriasi sebesar Rp 5 ribu triliun. Dana milik WNI yang berasal dari luar negeri ini hampir dua kali nilai APBN.

Hingga 7 Agustus kemarin, dana deklarasi pengampunan pajak yang sudah terkumpul mencapai Rp 9,27 triliun dengan jumlah dana tebusan sebesar Rp 193 miliar. Dia menambahkan, saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah instansi yang akan menampung dana pengampunan pajak tersebut.

Pihaknya telah menandatangani 55 perusahaan sebagai gateway wajib pajak. Selain itu, terdapat juga 18 bank dan 19 perantara pedagang efek.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, industri keuangan sudah siap menampung dana pengampunan pajak ini. Untuk memudahkan program tersebut, setiap bank penerima program ini akan menyiapkan loket khusus.

“Bank-bank kita ada loket khusus tax amnesty. Ini hari yang paling pas untuk menanamkan produk investasi di dalam negeri,” katanya seraya mengucapkan terima kasih kepada seluruh bank yang sudah menyosialisasikan pengampunan pajak ini kepada para nasabahnya baik di dalam maupun luar negeri.

Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menawarkan sejumlah proyek yang bisa menjadi pilihan investasi dana repatriasi. “Kami membuka kesempatan investor kecil menengah, di Jabar holtikultur ada yang 100 hektare dan 1.000 hektare. Nanti akan joint venture dengan perusahaan perkebunan BUMN,” katanya.

Selain itu, Menurut Rini, dana pengampunan pajak ini bisa dialokasikan ke banyak proyek lainnya milik BUMN seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol. “Kami menjanjikan akan memberikan investasi yang terbaik,” pungkasnya.

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mendapatkan izin sebagai gateway dalam program pengampunan. Pemerintah telah menyetujui BTN sebagai administrator rekening dana nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway dalam menerima dana repatriasi.

Pada kesempatan itu, telah ditandatangani persetujuan oleh Menteri Keuagan Sri Mulyani dan Direktur Utama BTN Maryono. “Ini merupakan momen penting bagi BTN, di mana kami mendapat peran untuk mendukung program pemerintah dalam menyukseskan tax amnesty,” kata Maryono.

Pihaknya mengaku akan lebih fokus agar berperan lebih baik dalam program pengampunan pajak ini. Menurut dia, terdapat banyak produk investasi dengan return yang lebih baik yang dapat dimanfaatkan dalam program amnesty di BTN ini.

“Kami akan memanfaatkan instrumen simpanan yang akan menampung dana repatriasi tax amnesty, seperti deposito, negotiable certificate of deposit (NCD), efek beragun aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP), obligasi negara ritel Indonesia (ORI) dan sukuk,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan membidik dana repatriasi yang diperkirakan mencapai Rp 50 triliun. “Berbagai program akan menjadi nilai positif bagi investor atau wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty dan menempatkan dananya. Karena investor juga tak ingin dananya yang kembali ke Indonesia hanya menjadi dana simpanan saja dan tidak berkembang alias menjadi dana nganggur,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Harus Aktifkan Koperasi di Sumedang

 POJOKBANDUNG.com, KOTA – Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sumedang Masa Bhakti 2021-2025 diharapkan mampu mengaktifkan dan menghidupkan kembali koperasi …

Belum Bisa Layani Semua Kecamatan

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi mengaku masih kewalahan untuk dapat melayani …

Vaksinasi Covid Telan Rp47 Miliar

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang mengungkap, di tahun anggaran 2021 ini, Pemda Subang mendapat …

Kompak Bantu Warga yang Isolasi

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Desa Jalancagak, Kaecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang memberikan bantuan bagi tetangga yang tengah menjalani isolasi mandiri di …

Ajak Masyarakat Pelihara Budaya Sunda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mendukung penuh program “Saur Sepuh” yang diinisiasi oleh PGRI Kota …

Kerugian Bencana Capai Rp816 Juta

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI — Selama Januari hingga Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, mencatat terdapat 23 kejadian bencana. …

Angin Kencang, Pohon Timpa Mobil

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cijambe, Subang. Akibatnya bodi kendaraan pun ringsek. Peristiwa yang …

Dorong Bupati Rampingkan SOTK

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemkab Subang dinilai terlalu gamuk sehingga pembuatan perencanaan dan penyusunan anggaran …