Jelang Pilkada Cimahi, KPU Siapkan Ini

Launching tahapan Pilkada CImahi. (bahi)

Launching tahapan Pilkada CImahi. (bahi)

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Ketua KPU Kota Cimahi, Handi Dananjaya menyatakan bahwa KPU Kota Cimahi siap melaksanakan setiap proses tahapan Pelaksanaan Pilkada 2017.


“Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahapan persiapan. Pilkada sudah dilalui. Sekarang sudah masuk ke proses pelaksanaan (Pilkada),” ujar Handi saat ditemui usai Launching tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi tahun 2017, di The Historich, Jl. Gatot Subroto, Kota Cimahi, Kamis (4/8).

Handi melanjutkan, pada 6 – 10 Agustus 2016, KPU bisa menerima syarat dukungan calon perseorangan.
Disinggung mengenai kemungkinan jumlah calon yang akan mendaftar, Handi mengaku masih belum bisa memprediksinya.

“Kalau dari jalur perseorangan, memang ada yang sudah intens berkomunikasi dengan KPU. Tapi masih belum pasti. Kalau dari jalur partau juga masih belum terlihat berapa calon yang ikut,” ujarnya.

Kesiapan KPU Kota Cimahi dalam melaksanakan proses pelaksanaan Handi katakan sudah meluncurkan aplikasi khusus terkait informasi Pilkada Cimahi yang bisa diunduh secara gratis di telefon pintar. Hal itu dibuat sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Walikota Cimahi, Atty Suharti mengimbau kepada masyarakat untuk mensukseskan pilkada dengan menggunakan hak pilihnya.

“Suksesnya Pilkada dilihat dari aman tertib, terkendali pelaksanaannya. Selain itu juga dilihat dari rakyat dalam menyalurkan hak pilihnya,” katanya.

Disinggung terkait UU Pilkada yang mengatur bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi seorang petahana yang akan maju pada Pilkada adalah mengambil cuti masa kampanye, Atty mengaku masih menunggu aturan yang pasti.

“Saya masih tunggu keputusannya, apakah ketika mendaftar, atau kapan. Kalau cuti mah ya tinggal cuti,” terangnya.

Atty pun siap untuk tidak memakai aset maupun fasilitas negara, seperti rumah dinas dan mobil dinas selama masa cuti.

Ketua KPU, Handi Dananjaya pun menyatakan hal yang sama. Pihaknya mengaku masih menunggu peraturan KPU tentang pencalonan Kepala Daerah pasca revisi UU Pilkada no 10 Tahun 2016.

“Kalau yang kami pahami di UU tersebut (sebelum direvisi), petahana yang mencalonkan diri lagi dalam Pilkada wajib cuti 3 hari setelah ditetapkan sebagai calon, sampai 3 hari sebelum pelaksanaan pencoblosan. Lamanya sekitar 3 bulan lah,” ucap Handi. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds