BPJS Kesehatan Jawa Barat Targetkan Rp. 3,5 Triliun

BPJS Jawa Barat Targetkan Rp.3.5 Triliun

BPJS Jawa Barat Targetkan Rp.3.5 Triliun

POJOKBANDUNG.COM , CIMAHI -Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divre V Jawa Barat tahun ini menargetkan jumlah iuran yang diterimanya mencapai Rp 3,5 triliun. Target tersebut masih jauh dari jumlah pembayaran klaim yang mencapai Rp 7 triliun.


Kepala BPJS Kesehatan Divre V Jawa Barat, Jenny Wihartini menyebut, total peserta di wilayahnya sampai saat ini tercatat sebanyak 22 juta orang dan sudah mengcover 65% warga Jawa Barat. Jumlah tersebut di luar wilayah Bogor, Depok dan Bekasi.

“Total warga Jawa Barat itu 44 juta, jadi kalau perhitungan, sudah mencapai 65%,” ujarnya.

Untuk merealisasikan target tersebut, seluruh badan usaha harus sudah ikut mendaftarkan seluruh pegawainya menjadi peserta.

Ia pun mengaku sudah menginstruksikan kepada unit kepatuhan agar bergerak dan menyisir sejumlah perusahaan yang belum mengikuti program layanan kesehatan dari pemerintah.

Pihak pemerintah daerah pun digandeng untuk menggenjot warganya mendaftarkan diri sebagai peserta.

“Mayoritas peserta yang telah mendaftarkan merupakan peserta mandiri. Sedangkan bagi mereka yang tergolong tidak mampu, agar segera mendaftar ke Dinas Sosial  pemerintah daerah yang bersangkutan,” ujarnya.

Oleh pihak dinas, para peserta tidak serta merta didaftarkan. Masyarakat yang mendaftar ke Dinas Sosial akan dilakukan verifikasi kelayakan.

“Yang layak masuk atau tidak, pihak Dinas Sosial yang akan menentukannya,” tuturnya.

Terpisah, Walikota Cimahi, Atty suharti menargetkan pada 2019 mendatang seluruh warga kurang mampu akan terlindungi program Jaminan Kesehatan yang dibayai oleh APBD atau program yang dulu dikenal dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Berdasarkan data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, penduduk miskin Kota Cimahi berjumlah 142.317 jiwa.

Masyarakat kurang mampu yang telah menerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah pusat berjumlah 127.589 jiwa.

“Yang belum memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Atty, Selasa (8/7/2016).

Hingga semester I tahun ini, masyarakat miskin yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional berjumlah 9.654 jiwa dan terverifikasi sebanyak 8.199 jiwa.

“Peserta dapat memperoleh hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN mulai 1 Agustus 2016 ini,” ujarnya. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …