Kinerja Dewas BPJS Kesehatan Memble

POJOKBANDUNG.com, SOREANG- Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Tetep Abdulatip menilai, sosialisasi dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat masih lemah.


Kondisi ini membuat warga tidak memperoleh pengetahuan soal mekanisme pendaftaran kartu BPJS Kesehatan.

Hingga akhirnya, dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mendapat keuntungan.

“Aspek sosialisasi ini juga kurang maksimal. Padahal ini harus dilakukan secara masif,” tutur,” Tetep Minggu (31/7).

Menurut Tetep, sosialisasi terkait BPJS Kesehatan menjadi hal yang penting agar program tersebut bisa berhasil dan dirasakan masyarakat luas.

Sosialisasi seharusnya harus dilakukan sampai ke tingkat desa hingga RT/RW. Jika ini dilakukan, tentu kejadian pemalsuan kartu BPJS Kesehatan bisa diminimalisir.

“Dengan pemalsuan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung ini, itu berarti sosialisasinya belum sampai ke tingkat yang paling rendah, padahal itu harus,” katanya.

Selain itu, Tetap juga menilai kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan belum maksimal. Menurut dia, kinerja dewas perlu segera dievaluasi agar kejadian pemalsuan kartu BPJS serupa tidak terulang.

“Kinerja Dewas harus dievaluasi dan juga ditingkatkan,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, puluhan warga Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung diduga menjadi korban penipuan BPJS kesehatan palsu.

Kepala Desa Arjasari, Rosiman mengatakan, akhir 2015 lalu, ada beberapa orang yang mengaku sebagai pekerja sosial kemasyarakatan mendatangi kantornya.

Rombongan tersebut mengaku akan memberikan program pembuatan BPJS Kesehatan untuk warga tidak mampu.

“Persyaratannya hanya membayar Rp 200 ribu untuk pendaftaran,” tutur Rosiman, Minggu (24/7).

Masyarakat tidak mampu yang hendak menjadi peserta BPJS Kesehatan, disebutkan hanya membayar Rp200 ribu untuk satu kali saja, sementara premi bulanan disebutkan akan dibayar pemerintah.

Menurut Rosiman, untuk mengetahui kebenarannya, pihaknya sempat melakukan pengecekan ke kantor orang-orang tersebut di Kota Cimahi.

“Memang benar di sana ada kantornya, yah mereka itu semacam LSM atau yayasan apa lah. Di kantornya itu memang terlihat kesibukan orang-orang yang seperti tengah mengurus BPJS,” ujarnya.

Beberapa saat berselang, orang-orang tersebut datang kembali, bahkan mereka menemui RT dan RW untuk mencari warga tidak mampu didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Sekitar 70 orang warga diketahui menyerahkan uang masing-masing Rp200 ribu untuk didaftarkan. Tidak lama kemudian, warga mendapat kartu BPJS Kesehatan.

“Mereka itu bilangnya untuk kuota Kabupaten Bandung itu ada 1000 orang. Itu disebar ke lima desa, per desanya sebanyak 200 orang. Kata mereka, itu jatah untuk warga miskin yang akan mendapatkan tanggungan biaya iuran bulan dari pemerintah. Tapi karena saya agak sedikit ragu, yah coba saja beberapa orang dulu,” ujarnya.

Namun masalah kemudian muncul ketika salah seorang warga membutuhkan pengobatan, ternyata kartu BPJS Kesehatan tersebut tidak bisa digunakan saat mendaftar di fasilitas kesehatan rujukan sebagaimana tertera dalam kartu.

“Warga yang mau berobat ditolak oleh tempat fasilitas kesehatan yang ditunjuknya. Kemudian, warga yang akan berobat menghubungi orang itu. Entah apa yang dia bilang ke petugas di tempat fasilitas kesehatan itu, akhirnya warga saya itu bisa berobat,” ungkapnya.

Kejadian tersebut terjadi bukan hanya satu kali, namun beberapa warga lainnya juga mengalami hal serupa.

Bahkan, orang-orang tersebut terkesan menghindar ketika diminta untuk mengantar seperti pada orang pertama.

Memang, kata Rosiman, jika dibandingkan dengan kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki oleh perangkat desanya, kartu yang diperoleh dari orang-orang ini memiliki kejanggalan.

Yakni kartu kepersertaan BPJS Kesehatan dari mereka itu, seperti hasil scan lalu diedit dan ditempel foto warganya.

“Memang saat saya bandingkan juga agak berbeda dengan yang kami punya. Ini seperti hasil sken komputer dan diedit,”ujarnya.

Karena khawatir warganya telah menjadi korban penipuan, kata Rosiman, beberapa kali ia memerintahkan perangkat desa untuk mendatangi kantor mereka di Cimahi.

Hasilnya, meskipun mereka tetap berkantor di sana, namun seolah-olah tidak mau bertanggunjawab.

“Kebetulan salah seorang dari mereka itu, orang tuanya warga di sini. Sudah saya minta pertanggunjawabannya untuk mengembalikan uang warga. Tapi dia bilang uangnya dibawa sama ketuanya, dan kami tetap meminta pertanggunjawawannya, sebelum masalah ini kami laporkan ke pihak Kepolisian,” katanya.

Rosiman menduga, selain warga desanya, bisa saja ada warga di desa lainnya di Kabupaten Bandung ataupun di wilayah lain yang menjadi korban.

Karena, saat mendatangi kantor desanya pun mereka mengatakan, jika kuota untuk Kabupaten Bandung adalah sebanyak 1000 orang warga miskin.

“Yah bisa saja di desa atau daerah lain juga ada yang menjadi korban mereka. Sekarang kami masih bersabar menunggu itikad baik mereka untuk mengembalikan uang warga, kalau tidak, akan kami laporkan ke Polisi,” tegasnya. (mld)

Loading...

loading...

Feeds