APEKSI Keluhkan Pengelolaan SMA oleh Provinsi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Wali Kota Bandung, Ridwal Kamil melontarkan aspirasi yang datang dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).


Berdasarkan musyawarah nasional APEKSI pada 26-28 Juli lalu, ungkap Emil, mereka mengeluhkan seputar penyelenggaraan SMA yang diambil alih pemerintah provinsi seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan direncanakan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2017.

Pengalihan kewenangan itu, disebut-sebut bertujuan agar Pemda bisa lebih fokus.

Pemerintah kabupaten/kota bisa lebih fokus pada pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Sementara Pemprov lebih memprioritaskan pendidikan menengah dan diharapkan bisa menuntaskan program pusat, Wajib Belajar (wajar) 12 Tahun.

Para anggota APEKSI, termasuk Kota Bandung meminta penyelenggaraan SMA dikembalikan ke pemerintah kota/kabupaten.

“Menyesalkan mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang Tahun 2014. Soal SMA yang ditarik ke provinsi,” ungkap wali kota yang akrab disapa Emil itu.‎

“Merepotkan (penyelenggaraan SMA yang ditarik ke Provinsi, red), jadi minta dikembalikan ke pemerintah daerah (Pemkot),” timpal Emil.

APEKSI, ungkap Emil, menganggap Pemda jarang diajak berdiskusi, terutama mengenai hal-hal detail mengenai Undang-undang yang nantinya berdampak besar pada masyarakat.

“Yang terjadi itu kita tiba-tiba diminta terima saja, tanpa konsultasi dulu,” sesal Emil.

Terkait ini, anggota APEKSI, kata Emil, meminta agar pola penyusunan Undang-undang diperbaiki caranya dengan melibatkan Pemkot secara aktif.

“Selama ini kita terkesan hanya menjadi objek, bukan menjadi subjek dari perumusan Undang-undang” terangnya.

Lebih lanjut, disinggung soal pendidikan SMA gratis, Emil mengatakan jika biaya untuk SMA masih belum gratis.

Namun, diterapkan dengan sistem proposional, yakni siswa yang ekonominya menengah ke atas membantu siswa yang ekonominya kurang mampu.

“Kalau yang gratis dan tidak gratis kan sudah disampaikan di Bandung itu yang menengah atas membantu yang menengah bawah, jadi iya gratis, tapi untuk yang menengah bawah,” pungkas Emil. (mur)

Loading...

loading...

Feeds

Penelitian dalam Negeri Harus Didukung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan upaya membuat vaksin dalam negeri harus didukung. Selain untuk memenuhi kebutuhan …

Calon Jemaah Haji Wajib Divaksin

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kementerian Kesehatan Arab Saudi dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan baru terkait syarat mengikuti ibadah haji. Berdasarkan informasi hanya …

Rachmat Yasin Dituntut Empat Tahun Bui

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin, dituntut empat tahun penjara atas kasus korupsi. Yasin diduga menerima gratifikasi dari …

Tukang Rias Meninggal di Kamar Kos

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Kelurahan Panglejar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, mendadak geger. Mereka dikejutkan dengan temuan sesosok mayat laki-laki di …

15 Nakes Covid, Puskesmas Cisalak Ditutup

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Puskesmas Cisalak, Kabupaten Subang ditutup. Ini karena 15 nakesnya terkonfirmasi positif virus Covid-19. Penutupan dilakukan selama 14  …

Ratusan Prajurit Kodam Divaksin Sinovac

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Ratusan prajurit TNI dijajaran Kodam III/Siliwangi menerima suntikan Vaksinasi Sinovac. Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Siliwangi Kolonel Inf …