304.939 Warga Bandung Miskin Penuntasan Kemiskinan di Cimahi Setengah Hati

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG- “Hidup adalah Perjuangan”.. Kata mutiara tersebut menjadi pedoman dan penyemangat Wiwin Sumiati (60) dalam menjalani hari-harinya.


Di sebuah rumah kecil berukuran 5×6 meter yang berdiri di sisi sungai di Jalan Amir Mahmud, Gang Sukawargi, RT 01 RW 01, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi ia harus berbagi tempat dengan tiga anak dan enam cucunya.

Rumahnya sempit dan pengap. Apalagi penyangga di hampir setiap bagian nyaris roboh dengan dinding-dindingnya yang telah mengalami retakan-retakan dan sudah lapuk.

Saat musim hujan tiba, air yang masuk membasahi bagian dalam rumah menjadi pemandangan biasa baginya. Ia pasrah, Ia anggap wajar air masuk ke sela-sela genting yang retak dan tidak dipasangi langit-langit rumah.

Bagi sebagian orang mungkin kondisi tersebut tidak layak. Tapi tidak baginya.

“Alhamdulillah sakieu ge aya (alhamdulillah biarpun seperti ini, yang penting ada),” ujarnya, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Kendati kondisinya sangat memprihatinkan, ia tak lantas menyerah pada keadaan.

Jauh dari lubuk hatinya terselip keinginan untuk membangun rumah layak, atau paling tidak memperbaiki istana kecilnya.

Keinginan itu ditunjukkan dengan menyisihkan beberapa rupiah dari hasil penjualan gorengan. Meskipun sebetulnya uang yang dikumpulkannya sering terpaksa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

“Penghasilan ibu ga tentu. Kalau hitungan kasarnya di kisaran Rp 50.000 setiap hari,” katanya.
Penghasilannya sedikit, memang.
Namun ia tak lantas berpangku tangan kepada menantu pertamanya yang bekerja sebagai kuli bangunan, atau kepada anak keduanya yang berjualan nasi uduk.

“Meskipun anak sama menantu tinggal di sini, tapi kan mereka sudah berkeluarga. Pasti punya kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Selama badannya sehat ia mengaku akan terus berusaha dan berdoa.
“Ibu mah teu nyungkeun bantosan kamana-mana. Pak RT, Pak RW ge sudah tau, tapi ibu mah teu minta-minta,” tandasnya.

Jumlah keluarga miskin di Kota Bandung ternyata masih sangat tinggi.

Hal itu terungkap dari data yang tercatat bahwa 79.573 keluarga atau 304.939 jiwa yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Hal tersebut diamini Wakil Walikota Bandung, Oded Mohammad Danial.
Untuk itu, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

Di antaranya dengan menyiapkan 5 Rencana Aksi Daerah (RAD).

“RAD yang dilakukannya yakni pada bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan ketenagakerjaan. Untuk infrastruktur,disiapkan dua program kegiatan, yakni program lingkungan sehat perumahan dan program pengembangan perumahan,” kata Oded.

Melalui ini, diharapkan kawasan pemukiman kumuh di Kota Bandung akan berkurang serta tersedianya pembangunan perumahan yang sehat, nyaman, dan terjangkau.

“Rumah kumuh akan ditata. Kami melakukan rehabilitasi sosial dan lingkungan kumuh. Kami pun akan menyubsidi dan merevitalisasi rumah warga yang tidak layak huni,” katanya.

Menurutnya, saat ini kebutuhan rumah layak huni bagi warga miskin di Kota Bandung sebanyak 30.659, 1 rumah susun, dan 8 kawasan pemukiman MBR.

“Lokasi prioritasnya di Kecamatan Babakan Ciparay, Mandalajati, dan Bojongloa Kidul,” ujarnya.

Untuk RAD bidang pendidikan, pihaknya memperkuat program wajib pendidikan dasar 9 tahun. Sekolah pun akan digratiskan terutama bagi warga miskin.

Tak hanya itu, Pemkot Bandung pun menyiapkan program pembinaan anak terlantar, program pendidikan anak usia dini dan program peningkatan pelayanan usia lanjut.

“Kami memberikan 10.762 beasiswa bagi siswa SMA miskin, 3.417 bagi siswa SMP miskin,” ucapnya.

Untuk RAD bidang ketahanan pangan, Pemkot Bandung memberikan subsidi pangan untuk warga miskin.

Salah satunya dengan menyiapkan beras miskin (raskin) gratis.

Selanjutnya, program penanggulangan kemiskinan yang tidak kalah penting adanya pada bidang ketenagakerjaan.

Pemkot menyiapkan program pelatihan keterampilan berkelanjutan sampai dengan kemandirian.

“Ditargetkan tercipta 7.500 orang angkatan kerja yang terampil dan mandiri. Juga terciptanya 23.621 wirausaha baru. Pemkot pun menempatkan 13.373 tenaga kerja pada setiap bidang pekerjaan,” paparnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Kamalia Purbani mengatakan, jumlah kebeadaan warga miskin didasarkan pada Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2013.

Adapun Kecamatan Bojongloa Kaler dengan 5 kelurahannya menjadi yang paling banyak warga miskinnya yakni 27.577 jiwa.

Urutan kedua adalah Kecamatan Babakan Ciparay (6 kelurahan) sebanyak 24.277 jiwa dan ketiga Kecamatan Bandung Kulon (8 kecamatan) sebanyak 21.616 jiwa.
“Kecamatan yang paling sedikit warga miskinnya adalah Bandung Wetan (3 kelurahan) sebanyak 2.198 jiwa dan Kecamatan Gede Bage (4 kelurahan) 2.444 jiwa,” kata Kamalia kepada Radar Bandung, Minggu (31/7).

Menurut dia, kriteria warga miskin tersebut di antaranya individu yang memiliki penghasilan maksimal Rp 600 ribu per bulan.

Tak hanya itu, mereka pun tinggal di rumah yang masih beralaskan tanah.

Untuk menanggulanginya, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan rencana aksi daerah (RAD) di berbagai bidang.
“RAD ini merupakan langkah-langkah sebuah kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Hal inipun, lanjutnya, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan.
Menurut perpres tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui dua penguatan, yakni penguatan pendekatan dan penargetan kebijakan; dan penguatan kelembagaan koordinasi kebijakan dengan strategi mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Upaya panggulangan kemiskinan di Kota Bandung ini, lanjut Kamalia, dimotori oleh Wakil Wali Kota Bandung Oded Mohammad Danial selaku Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kota Bandung.

TPK ini beranggotakan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pemkot Bandung menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 1 persen per tahunnya atau 3.050 jiwa miskin.

Sehingga, lanjutnya, pada 2018 ditargetkan adanya penurunan kemiskinan sebesar 5 persen.

Jika dibagi pada setiap kelurahan di Kota Bandung yang mencapai 151, maka setiap tahunnya ditargetkan 20 warga per kelurahan yang bisa keluar dari kemiskinannya.
“Jadi pada 2018 ditargetkan jumlah warga miskin di Kota Bandung turun menjadi 289.994 jiwa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penganggulangan Kemiskinan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM) Kota Bandung, Iwa Koswara mengatakan berdasarkan warga miskin di Kota Bandung sudah mencapai 304.939 jiwa.

Data ini berdasarkan jangka waktu 2013-2018 dari standar kemiskinan ini menurut menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jumlah warga miskin di Bandung ada 304.939 jiwa yang termasuk dalam 79.573 kepala keluarga (KK). Jumlah ini berdasarkan RPJMD 2013-2018,” kata Iwa, Jumat (29/7).

Menurut Iwa, jumlah warga miskin tersebut dilaporkan setelah pendataan dengan beberapa kriteria masyarakat yang dapat dikatakan miskin. Hal ini didasarkan pada kriteria BPS.

“Pendapatan di bawah 600 ribu, hanya membeli satu kaki pakaian saja dalam setahun. Juga lantai rumah yang beralaskan tanah,” katanya.

Iwa juga menyebutkan jumlah warga miskin menyebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Dari 30 kecamatan tiga di antaranya memang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di banding daerah lain.

“Di antara beberapa kecamatan yang tingkat kemiskinannya tinggi adalah Babakan Ciparay, Kiara Condong, Jamika dan yang tertinggi yaitu Babakan Ciparay,” ujarnya.

Menurutnya dengan jumlah tersebut, hal ini menjadi perhatian khusus di pihaknya bersama SKPD terkait.

Pasalnya, tidak menutup kemungkinan warga miskin bertambah sehingga meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Kota Cimahi mengklaim angka kemiskinan menurun dalam kurun tiga tahun terakhir.

Data Disnakertransos Cimahi mencatat fakir miskin di Kota Cimahi pada tahun 2014 sebanyak 9.129 orang, tahun 2015 sebanyak 8.704 orang, dan 2016 sebanyak 8.102 orang.

Saat dihubungi pada Minggu (31/7) terkait penjelasan penurunan angka tersebut, Kepala Disnakertransos Kota Cimahi, Ero Kusnadi mengaku belum mengetahui penilainya berdasarkan apa.

“Kalau menjawab harus berdasarkan data, saya mulai menjabat bulan Februari 2016. Berdasarkan apanya belum tahu,” ujarnya.

Hanya saja, Ero menjelaskan, banyak program masalah penuntasan kemiskinan dilakukan lintas SKPD. Ia mencontohkan, diantaranya Tim penanggulangan kemiskinan kota merupakan tugas Bappeda.

Begitu pula dengan progran Jamkesda, yang dipegang Dinas Kesehatan sebagai Leading Sektor.

“(Jamkesda) untuk 13.142 orang itu dananya dari APBD, tapi leading sektornya Dinas Kesehatan. Sementara kami (Disnakertransos) bertugas memvalidasi data,” ujarnya.

Sementara itu, dilansir dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, terdapat data kemiskinan hanya pada tahun 2012 dan 2013.

Garis kemiskinan di Kota Cimahi pada tahun 2012 sebanyak 377.000 orang. Jumlah tersebut turun di tahun berikutnya menjadi 322.000 orang.

Penghitungan tersebut BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

“Di tahun 2012, orang dengan kategori miskin hanya sanggup mengeluarkan Rp 318,871 per bulan untuk memperoleh kilo kalorinya. Sementara pada tahun 2013 Rp 347,234 perbulan. Dengan kata lain, pengeluaran yang kurang dari itu termasuk orang miskin,” ujar kepala BPS Kota Cimahi, Noneng Komara, saat dihubungi, Minggu (31/7).

Masih dari data BPS Kota Cimahi, jumlah penduduk Kota Cimahi di tahun 2014 sebanyak 579.015 jiwa, dengan komposisi laki-laki sebanyak 292.025 orang, dan perempuan sebanyak 286.990. Sedangkan sek rasio 101,75.

Untuk informasi, luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 4.103,73 Ha dengan penggunaan lahan diperuntukkan, Pemukiman mencapai 1.609 Ha (39,21%) lahan militer 375 Ha (9,14%), tegalan 382 Ha (9,31%), kebun campuran 367 Ha (8,94%), Pusat perdagangan 140 Ha (3,41%), dan lahan yang digunakan untuk lain-lain mencapai 204,73 Ha (4,99%). (agp/nda/bbb)

Loading...

loading...

Feeds