Pemda di Jabar Kebingungan Rancang APBD 2017

Sekda Jabar Iwa Karniwa

Sekda Jabar Iwa Karniwa


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat masih kebingungan dalam merancang APBD 2017. Sebab, mereka pun masih bingung dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS).

Saat ini, terdapat sejumlah aturan dan perundang-undangan yang berubah di tingkat pusat. Salah satunya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan, perubahan aturan tersebut cukup berdampak pada proses penyusunan APBD 2017. Terlebih, adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah terhadap Undang-Undang 23/2014.

Gugatan itu khususnya mengenai alih kelola SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi. “Sehingga untuk kepastiannya (pemberlakuan UU 23/2014) kita harus menunggu keputusan MK,” kata Iwa, di kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Jumat (29/7).

Iwa menuturkan, pemerintah kabupaten/kota pun cukup dibingungkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK). Melalui PP tersebut, pemerintah daerah diharuskan melakukan perampingan dalam SOTK-nya.

Sejumlah organisasi perangkat daerah harus dilebur menjadi satu dengan harapan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi proses penyusunan anggaran.

Selain itu, akan berdampak saat penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban ke depannya. “Dalam pelaporan, siapa yang buat laporan karena (pelaporan itu) disusun 30 Maret sampai 31 Maret tahun berikutnya. Sementara lembaganya sudah dibubarkan,” katanya.

Iwa mengaku, kedua aturan baru itu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Diperkirakan, kepastian pemberlakuan aturan tersebut masih harus menunggu keputusan MK.

“Tapi jika sudah ada kepastian, kemungkinan besar ada eselon II yang berkurang,” katanya. Sementara itu, Dirjen Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menjelaskan, rancangan APBD 2017 harus merujuk pada PP 18/2016 dengan susunan OPD yang baru.

Dengan aturan baru ini, tidak dapat dipungkiri jika masih ada daerah yang masih terlambat dalam menyusun KUA PPAS. Padahal, Agustus ini RAPBD 2017 sudah harus disetujui melalui rapat paripurna antara pemerintah dan DPRD.

Agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyusunan RAPBD 2017, pihaknya secara langsung akan membantu dan mengawasi penyusunan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. “Kita mengawal untuk percepatan penyusunan RAPBD supaya tidak mengalami kelambatan di tengah dinamika perubahan yang ada,” ucapnya.

Menurutnya, perlu ada percepatan dalam penyusnan RAPBD tahun anggaran 2017. Terlebih, dalam PP 18/2016 mengamanatkan dalam enam bulan ke depan kepala OPD dengan SOTK yang baru harus sudah dilantik.

“Intinya sekalipun sudah diberlakukan KUA PPAS dan PP 18/2016 yang dikawal dengan Permendagri 31/2016, tetap bisa selesai tepat waktu. Jadi tidak ada keterlambatan,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …