Angkot Padalarang-Rajamanda Mogok Kerja

ILUSTRASI

ILUSTRASI

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sejumlah supir Angkutan Kota (Angkot) trayek jurusan Padalarang – Rajamandala, Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi mogok kerja dengan mendatangi kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) KBB di Kecamatan Padalarang, Rabu (27/7). Tujuan sejumlah supir angkot tersebut ialah mempertanyakan jumlah angkutan umum yang beroprasi lebih dari perjanjian yang telah dibuat.


Menurut salah seorang sopir angkot Deddy darmawan (60) menuturkan, ada indikasi kelebihan armada dari total 215 unit angkot, yang telah disepakati bersama pada 21 Mei 2016 di Cipatat mengenai jumlah angkutan umum yang boleh beroprasi pada trayek Padalarang – Rajamandala atau pun sebalinya.

Perjanjian bersama tersebut dibuat bedasarkan banyaknya angkutan umum ilegal yang beroprasi sehingga sejumlah supir meminta adanya nota kesepakatan yang telah di tandatangani oleh sejumlah pihak terkait, seperti pengusaha angkutan umum, Organda, Pereakilan supir, dan Dishubkominfo KBB.

“Tujuan kita ke sini ialah mediasi kepada Dishubkominfo KBB mengenai jumlah angkot tyang boleh beroprasi, dari perjanjian itu 215 unit, sedangkan di lapangan berbeda, ada 220 unit. Nah, kelebihan 5 angkot itu diduga ialah angkot yang sebelumnya sudah masuk masa peremajaan atau habis trayek itu masih beroprasi, ” tutur Deddy kepada wartawan seusai mediasi di Padalarang, kemarin.

Lanjutnya mengatakan, bahwa angkot yang diremajakan atau kendaraan yang seharusya sudah berplat hitam tersebut masih banyak beroprasi di trayek tersebut, sehingga membuat kerugian pada pendapatan.

“Walaupun bertambah hanya lima tetapi itu angat signifikan, belum lagi adanya ankutan unum yang ilegal seperti keor juga hingga saat ini masih belum ditertibkan,” ujarnya.

Supir angkot lainnya Cecep Irawan (37) juga menyatakam hal yang serupa bahwa, dirinya bersama teman-teman supir lainnya mempertanyakan kelebihan angkot yang beroprasi.

“Ya diharapakan tidak menambah kuota dari nota perjanjian, karena sejumlah supir resah apabila nantinya terus bertambah, angkutan keor juga nanti menjadi legal,” ungkapnya.

Sekjen DPC Organda KBB Wawan Setiawan mengatakan, bahwa kenyataan di lapangan jumlah angkot yang beroprasi itu masih tetap sama tidak melebihi perjanjian.

“Hanya permasalahan miss komunikasi, karena perbedaan pendataan di lapangan, data angkot yang diambil oleh pengendara atau supir dan data yang kita miliki (Organda) itu berbeda. Biasanya ada kesalahan seperti duplikasi saat pendaataan,” ujarnya.

Lanjutnya mengatakan, untuk menambah jumlah angkot sendiri harus melalui prosedur seperti pengkajian dan uji kelayakan. “Kita punya litbang untuk melakukan kajian tersendiri seperti dampak, sehingga kita tidak mungkin menambah begitu saja,” ugkapnya.

Kasie Angkutan Orang Dishubkominfo KBB Bambang Sugiar membenarkan, bahwa pihaknya melakukan penambahan unit pada trayek tersebut, tetapi tidak melebihi dari kuota yang telah disepakati.

“Memang ada penambahan tetapi tidak menyalahi perjanjian karena menurut data kita, berdasarkan SK Bupati kendaran anfkot untuk trayek ini itu 250, sedangkan eksisting angkutan umum yang ada di lapangan itu 200 unit sebelum ada nota kesepakatan, lalu di tambah 15 unit menjadi 215. Sedangkan data di lapangan menurut para supir itu ada 220, sehingga kelebihan 5,” tutur Bambang ketika ditemui di kantornya di Padalarang, kemarin.

Menurut Bambang, adanya penambahan kendaraan di lapngan tersebut biasanya terjadi akibat adanya duplikasi saat pendataan kendaraan yang masih boleh beroprasi sehingga membuat kelebihan kendaraan di lapangan yang boleh beroprasi.

“Di Dishub datanya pas, biasanya ada pencatatan dua kali, di dishub sudah di delete tetapi kenyataannya angkotnya masih beroprasibdi jalanan,” ungkapnya.

Dari 250 unit kendaraan yang boleh beroprasi berdasarkan SK Bupati tersebut, masih tersisa kuota sebanyak 35 unit kendaraan yang dapat beroprasi. “Bukan berarti kita langsung menambah 35 unit karena SK nya ada 250, karena apabila akan ada oenambahan unit tersebut harus ada kahiannya terlebih dahulu,” katanya.

Bambang mengatakan, bahwa kejadian demo para supir angkot mogok tersebut kini sudah diarasi dengan mendapatkan solusi pendataan angkot dilapangan bersama-sama dengan pigak terkait, sehingga data yang disapatkan lebih akurat. Apabila terdapat angkot yang sudh habis masa trayeknya, menurutnya nantinya untuk sanksi yang diberikan akan bersama-sama diputuskan.

“Ya tadi bersama organda, supir dan pengusaha juga susah berunding, dan solusinya ialah mebgecek langsung di lapangan dengan melakukan pendataan, apabila benar ada angkot ilegal yang masa trayeknya sudah ahbis tentu akan diberhentikan, sedangkan untuk sanksinya itu nanti harus di bicarakam bersama lagi,” pungkasnya. (bie)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Sumbat Sungai, Aktivis Demo

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Terkait timbunan sampah yang kerap menyumbat aliran Sungai  Cigadung yang berasal dari gundukan sampah di tempat pembuangan …

Setahun Zona Merah di Indonesia

PADA 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dua warga Depok, Jawa Barat, terpapar virus mematikan Covid-19. Setelah pengumuman menyeramkan itu, suasana …

46 Warga Kampung Jati Dievakuasi

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI – Aktivitas bencana pergerakan tanah yang memprakporandakan tiga perkampungan penduduk di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, kian meluas …

Korban Banjir Terjangkit Ragam Penyakit

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Banjir yang sempat melanda wilayah utara (Pantura), Subang menimbulkan dampak penyakit bagi warga, yakni penyakit gatal pada …

DLH Keluhkan Anggaran Perawatan Kendaraan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Subang mengakui bahwa penanganan sampah di wilayah Subang tidak berjalan dengan optimal …