Gerakan Serikat Buruh Peduli Perda ,Ancam Gelar Aksi Besar

ILUSTRASI : Para buruh saat berdemo.

ILUSTRASI : Para buruh saat berdemo.

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Buruh Peduli Perda mengancam akan melakukan aksi besar jika Pemerintah Provinsi mencabut Perda nomor 8 tahun 2015 tentang pelayanan ketenagakerjaan.


Alasannya, bahwa setelah disahkan, Perda ini belum dilaksanakan sama sekali. Terlebih, tidak ada satupun Perusahaan yang menjalankan perda ini.
Demikian disampaikan koordinator Gerakan Serikat Buruh Peduli Perda Kota Cimahi Asep Jalaludin, usai melakukan audiensi di Kantor DPRD Kota Cimahi, Jl. Djuleha Karmita, Cimahi, Kemarin.
“Sejak disahkan, tidak ada satupun perusahaan yang menjalankan Perda ini, khususnya pasal 8 ayat 38 tentang Penambahan UMK bagi buruh yang berstatus berkeluarga sebesar 5% dari UMK yang ditetapkan,” ujarnya.
Pihaknya mengaku sudah menyusun kekuatan untuk menggelar aksi besar bersama buruh dari Karawang dan Bekasi yang juga menjadi daerah terancam pencabutan Perda.
Hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan adanya rencana pencabutan Perda tersebut di Kota Cimahi. Apasalgi, Ia katakan, Perda tersebut sudah dicabut di daerah Karawang. “Sudah santer informasi bahwa di Cimahi dan Bekasi pun akan dicabut. Untuk itu, kami melakukan upaya pencegahan sebelum melakukan aksi (demonstrasi),” katanya.
Salah satu upayanya adalah dengan melakukan audiensi bersama pihak pemerintah, baik di tingkat DPRD, Pemerintah Kota dan Provinsi.
Asep mengaku sudah mempunyai kesepakatan bersama komisi IV DPRD Kota Cimahi yang siap melakukan penolakan rencana pembatalan Perda Perda nomer 8 tahun 2015 tentang pelayanan ketenagakerjaan. “Tinggal nanti surat penolakannya akan kami sampaikan ke Pemerintah Kota dan Provinsi, sekaligus untuk melakukan audiensi,” ucapnya.
Selain itu, Asep akan melakukan pengkajian bersama sejumlah lembaga hukum untuk mencari landasan hukum mana yang dilanggar Perda nomor 8 tahun 2015, sehingga harus dicabut.
Asep mengaku, kekecewaan yang dirasakan serikat buruh terkait pencabutan Perda adalah bahwa kaum buruh masih memperjuangkan Perda tentang pelayanan ketenagakerjaan diberlakukan dan dilaksanakan oleh perusahaan.
“Kami kecewa, belum dilaksanakan tapi mau dihapuskan. Kami sedang mengupayakan, tapi malah mau dicanut Perdanya. Kami yakin Perda Perda nomer 8 tahun 2015 tentang pelayanan ketenagakerjaan sudah melakukan kajian ilmiah,” terangnya.
Sementara itu, ditemui di ruang kerjanya, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko berjanji akan menindaklanjuti keinginan buruh.
Pasalnya, untuk menentukan sikap lembaga perlu ditetapkan lewat rapat pimpinan. “Aspirasi buruh akan kami sampaikan ke pimpinan melalui nota komisi. Karena pimpinan belum ada di tempat, ya kami akan menunggu sampai Pimpinan kembali,” katanya.
Pada dasarnya, Wahyu menjelaskan, Perda harus memuat aturan yang tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya. Untuk itu, ia menilai, Pemerintah Provinsi berhak melakukan evaluasi agar Perda yang dibuat di daerah tidak bertentangan. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds