Selangkah Lagi, Perppu Kebiri Jadi UU

KAMPANYE: Sejumlah anak saat mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak. Komisi VIII DPR akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR mendatang.

KAMPANYE: Sejumlah anak saat mengkampanyekan stop kekerasan terhadap anak. Komisi VIII DPR akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR mendatang.

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR mendatang.


Persetujuan tersebut menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher setelah menerima sejumlah masukan dari semua pimpinan DPR.

Berbagai masalah, seperti eksektor hukuman tambahan bagi pelaku, akan diatur dalam peraturan turunannya yang dibuat oleh pemerintah.

“Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, kami hargai. Tapi negara harus punya kepastian penerapan UU. Makanya itu diserahkan ke pemerintah,” kata Ali, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (26/7).

Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, usai RUU ini disahkan jadi UU, seluruh kementerian dan lembaga negara terkait segera duduk bersama membuat peraturan turunannya.

“Kami berharap rapat koordinasi antara pemerintah, dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi segera membicarakan peraturan turunannya,” harap Ali. WACANA memperberat hukum bagi para pemerkosa kembali mencuat. Suara didengungkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa agar para penjahat kelamin dihukum potong saraf libido.

Sebenarnya, Salim Segaf Al Jufri saat masih menjabat mensos, juga menyuarakan hal senada. Hanya saja, politikus dari PKS itu mengusulkan suntik kebiri.

Namun, argumennya sama bahwa pelaku pemerkosaan di Indonesia selama ini hanya dihukum ringan dan dalam beberapa kasus mengulangi lagi perbuatannya usai keluar dari penjara. Ancaman hukuman di Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerkosa dihukum minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Khofifah menilai ancaman hukuman itu terlalu ringan. Bahkan, seringkali vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan, yakni enam hingga tujuh bulan. Padahal, lanjut menteri asal Jawa Timur itu, korban perkosaan menanggung beban begitu berat.

Dia membandingkan kasus di Singapura, di mana negara tetangga itu pernah menghukum pemerkosa 25 tahun penjara. Nah, usulan pemotongan saraf libido, menurut Khofifah, pantas diberikan pelaku pemerkosaan yang sudah dewasa dan korbannya banyak.

Sedang Salim Segaf dulu mengusulkan suntik kebiri bagi pemerkosa, lantaran di sejumlah negara juga sudah menerapkannya, antara lain Korsel, Rusia, dan Polandia. Bahkan, kata dia, Malaysia juga sudah mulai mewacanakan hukuman suntik kebiri itu.

Wacana tersebut muncul, seiring dimulainya penyusunan draf RUU Kekerasan Seksual. Khofifah berharap, usulan potong saraf libido itu diakomodir dalam RUU dimaksud.

Bagaimana respon DPR? Anggota Badan Legislasi DPR Ruhut Sitompul, belum berani menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap usulan menteri berjilbab itu. Dikatakan, DPR masih terus menampung suara-suara dari masyarakat.”Usulan boleh-boleh saja. Nanti juga kita undang semua pihak terkait untuk memberikan masukan, termasuk dari kalangan LSM,” ujar Ruhut kepada JPNN.

Wajarkan usulan potong syaraf libido? “Kami belum bisa menjawab. Yang jelas, aspek HAM akan kita pertimbangkan. Nanti tentunya kita minta masukan juga dari Komnas HAM,” ujar politikus Partai Demokrat asal Medan itu.

Ruhut juga mengatakan, pembahasan RUU Kekerasan Seksual juga belum masuk agenda pembahasan tahun ini. Kapan? “Belum tahu, yang jelas tahun ini belum,” cetusnya.

Dari kalangan LSM, desakan pemberatan hukuman bagi pemerkosa juga sudah nyaring disuarakan. Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPA) Arist Merdeka Sirait lebih setuju model suntik kebiri.

“Saya sudah sampaikan ke Komisi VIII DPR beberapa waktu lalu, hukuman pemerkosa harus diperberat, menjadi maksimal seumur hidup dan minimal 20 tahun, dan diperberat lagi dengan suntik kebiri atau disebut kastrasi,” ujar Arist.

Bagaimana respon politisi Senayan? “Mereka mendukung hukuman pemerkosa diperberat dengan kastrasi. Karena hukuman yang diterapkan selama ini tidak memiliki efek jera. Korea Selatan itu sudah menerapkan dan terbukti efektif,” pungkas Arist, pria kelahiran Siantar itu. (sam/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds

SAPA Alfamart, Solusi Belanja Saat Pandemi

POJOKBANDUNG.com – Masa PSBB yang diberlakukan di beberapa kota/ kabupaten membuat toko ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terpaksa buka lebih …

Jonggol Jadi Jalur Pengiriman Motor Curian

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Wilayah Jonggol menjadi jalur pengiriman hasil pencurian kendaraan bermotor sindikat Cianjur yang diamankan Polres Bogor. Tak jarang, …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Kol. Tek Videon Nugroho Yakinkan Sinovac Aman

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Didampingi oleh para Kepala Dinas, Komandan Wing Pendidikan Teknik Kolonel Tek Videon Nugroho, mengikuti Vaksinasi Covid-19 tahap …

Kodam Cendrawasih Siap Dukung PON XX Papua

POJOKBANDUNG.com, JAYAPURA – Dalam rangka meminta dukungan dari Kodam XVII/Cenderawasih, Ketua Umum KONI Jawa Barat, Ahmad Saefudin bersama rombongan melaksanakan …

Minta Warga Waspada Varian Baru COVID-19

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi penyebaran Covid-19 varian baru B 117 yang kasusnya …