Pelaksanaan PPDB Masih Dikeluhkan

PPDB: Anggota Forum Pengawas Independen PPDB memerlihatkan surat memerlihatkan surat pengantar Dinas Pendidikan bagi Calon Peserta Didik Rawan untuk melanjutkan sekolah ke sekolah pilihannya, saat melapor ke Perwakilan Ombudsman RI Jabar, di jalan Kebonwaru Utara, Kota Bandung, Selasa (26/7). Mereka melaporkan adanya 14 temuan yang terindikasi sebagai masalah atau pelanggaran selama PPDB 2016.

PPDB: Anggota Forum Pengawas Independen PPDB memerlihatkan surat memerlihatkan surat pengantar Dinas Pendidikan bagi Calon Peserta Didik Rawan untuk melanjutkan sekolah ke sekolah pilihannya, saat melapor ke Perwakilan Ombudsman RI Jabar, di jalan Kebonwaru Utara, Kota Bandung, Selasa (26/7). Mereka melaporkan adanya 14 temuan yang terindikasi sebagai masalah atau pelanggaran selama PPDB 2016.

POJOKBANDUNG.COM, BANDUNG – Pelaksanaan PPDB di masa kepemimpinan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil masih saja menemui kendala. Padahal program PPDB ini sudah memasuki tahun ketiga.


“Kami memahami jika masih ada laporan, keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Asep C Cahyadi.

Menurut Asep, untuk menanggapi keluhan masyarakat terkait keluhan PPDB, Pemkot Bandung sudah melakukan langkah-langkah yang responsif. Diantaranya, menginsrtuksikan kepada Inspektorat Kota Bandung untuk terjun langsung ke lapangan.

“Pak Wali (Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, red) sudah meminta inspektorat untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan PPDB ini, dan berbagai penyimpangan lainnya,” papar Asep.

Selain itu, lanjut Asep, Wali Kota juga memerintahkan para Lurah utuk menyisir warga atau anak usia sekolah, yang karena alasan tidak mampu, atau berkategori RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan), tidak melanjutkan sekolah kemudian meminta lurah untuk memasukan anak-anak usia sekolah tersebut ke sekolah-sekolah negeri atau swasta.

Sedangkan untuk pungutan yang masih dilakukan di sekolah, Asep mengatakan Wali Kota sudah memerintahkan kepada sekolah-sekolah di Kota Bandung untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun kecuali sekolah yang telah memiliki RKS, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

“Langkah-langkah yang dilakukan Pemkot ini, harus diketahui masyarakat, agar masyarakat paham mengenai peraturan yang sudah diberlakukan,” jelasnya. (mur)

Loading...

loading...

Feeds