Freddy Budiman Waswas Hukuman Mati .

TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA: Beginilah penampilan baru terpidana mati Freddy Budiman.

TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA: Beginilah penampilan baru terpidana mati Freddy Budiman.

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengingatkan agar pelaksanaan hukuman mati tidak dijadikan alat untuk mendongkrak popularitas politik pemerintah. Politikus Partai Demokrat itu bahkan menegaskan, penerapan hukuman mati justru harus dijauhkan dan kalau pun diberlakukan harus dengan ketentuan yang sangat selektif.


“Jangan jadikan eksekusi hukuman mati untuk satu popularitas politik, karena di dalam menjatuhkan hukuman mati sangat mungkin ada kesalahan dari hukum acara dan materiil,” kata Benny di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (25/7).

Dia mengakui, hukuman mati memang bagian dari sistem penegakan hukum. Tapi, lanjut, ada presiden yang menjadi simbol presiden adalah simbol Bangsa Indonesia.

“Presiden simbol hati nurani bangsa. Jangan hukuman mati diobral untuk membangun popularitas politik,” pintanya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu menambahkan, presiden memang harus memperbaiki sistem hukum karena ada setumpuk harapan dan cita-cita kemanusiaan. Karenanya, penerapan hukuman mati pun harus benar-benar selektif.

“Kalau hukuman mati masuk sistem hukum kita, dengan kewenangan dan wisdom, harus selektif. Modifikasi hukuman,” ujar anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, Supratman Andi Agtas meminta Jaksa Agung M Prasetyo segera mengeksekusi terpidana mati perkara narkoba, Fredi Budiman. Pasalnya, sudah tidak ada celah lagi bagi gembong narkoba itu untuk berkelit dari eksekusi.

“Apa yang sudah diputus pengadilan, PK (peninjauan kembali, red) sudah ditolak, harus segera dilaksanakan. Ini tugas Jaksa Agung,” kata Andi di gedung DPR Jakarta, Senin (25/7).

Politikus Partai Gerindra itu berharap agar matinya Fredi akan membuat produksi dan peredaran narkoba di Indonesia bisa ditekan. Selain itu, eksekusi mati atas Fredi juga demi kepastian hukum.

“Minimal gembong kita tutup karena intelektualnya dieksekusi. Masalahnya sekarang kepastian hukum, orang yang divonis saja tidak segera dieksekusi,” ujarnya.

Andi bahkan menilai pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati selama ini kurang tegas. Salah satunya karena terlalu banyak pertimbangan politiknya.

“Terlalu banyak pertimbangan politik dibanding hukum. Kejaksaan itu eksekutor, jadi yang bertanggung jawab. Kalau bisa sebelum KUHP baru diundangkan harus cepat (dieksekusi),” pinta anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.(fas/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds