Jokowi Kumpulkan Kapolda dan Kajati

Presiden Joko Widodo beri arahan dalam evaluasi kinerja kapolda dan kajati se-Indonesia.

Presiden Joko Widodo beri arahan dalam evaluasi kinerja kapolda dan kajati se-Indonesia.

POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA— Presiden Joko Widodo kumpulkan kapolda dan kajati se-Indonesia di Istana Negara, Selasa (19/7). Itu dilakukannya untuk mengevaluasi kinerja para penegak hukum tersebut.


Menurutnya, ketatnya kompetisi dan persaingan antarnegara harus segera direspon. Jika kehilangan waktu, momentum-momentum itu akan hilang. Karena itu penegak hukum juga harus awas terhadap segala sesuatu.

“Saya minta di jajaran Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI betul-betul garis lurusnya itu ada, setiap merespon kejadian, merespon perintah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita sampaikan,” kata Jokowi, sapaan Presiden dalam arahannya.

Presiden Jokowi mengundang kapolda dan kajati untuk melakukan evaluasi atas apa yang disampaikan tahun lalu di Bogor.

Menurutnya, pemerintah sudah banyak melakukan terobosan-terobosan. Di antaranya deregulasi dan amnesty pajak. Sejumlah perubahan itu akan berjalan jika didukung semua pihak termasuk penegak hukum di daerah.

“Sekali lagi, semuanya harus segaris, semuanya harus seirama, sehingga orkestrasinya menjadi sebuah suara yang baik,” tegas Jokowi.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan lima hal penting kepada jajaran penegak hukum agar bisa seirama satu sama lainnya. Kelima instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Selasa, (19/7).

Sejumlah instruksi tersebut diberikan oleh Jokowi, sapaan Presiden, untuk mendukung pelaksanaan terobosan dalam berbagai bidang yang dijalankan pemerintah.

“Kita sudah pontang-panting melakukan terobosan baik deregulasi ekonomi, terobosan amnesti pajak, segala jurus dikeluarkan. Tapi kalau tidak didukung dengan yang ada di jajaran daerah, baik di pemerintah daerah, jajaran Kejati, Polresta Polda, ya tidak jalan. Semua harus segaris dan seirama sehingga orkestrasinya menjadi suara yang baik,” tegas Jokowi.

Adapun instruksi pertama yang diberikan oleh Jokowi adalah mengenai kebijakan diskresi yang tidak bisa dipidanakan.  “Jangan dipidanakan,” ucapnya.

Kedua, sama seperti sebelumnya, Presiden menginstruksikan semua tindakan administrasi pemerintahan juga tidak bisa dipidanakan. “Tolong dibedakan, mana yang mencuri dan mana yang administrasi. Saya kira aturannya sudah jelas mana yang pengembalian mana yang tidak,” tegasnya.

Ketiga, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari. Keempat, segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada.

Dan yang terakhir, Jokowi menginstruksikan untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan. “Bagaimana kalau seandainya terbukti tidak bersalah?” tanya Presiden.

Presiden mengaku masih mendengar adanya tindakan dari penegak hukum yang belum sesuai dengan apa yang diinginkannya.Diakuinya, masih mendengar banyak keluhan dari walikota, bupati dan gubernur. “Kita harus mengawal pembangunan ini dengan sebaik-baiknyanya di kabupaten, kota, provinsi termasuk di pusat,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pengarahan tersebut di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Tito Karnavian. (flo/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jumlah penduduk di Kota Cimahi terus bertambah, mengakibatkan kepadatan penduduk wilayah Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di …