PEDAS BANGET! Desmond Sebut BPOM Hanya Jual Stempel

Desmond Sebut BPOM hanya Jual Stempel

Desmond Sebut BPOM hanya Jual Stempel

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Kritik pedas disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahessa terhadap kinerja BPOM RI dalam mengawasi peredaran obat palsu, salah satunya vaksin untuk daya tahan tubuh anak.


Menurut Ketua DPP Gerindra itu, BPOM tak lebih sekedar administrasi. “Kalau kita bicara BPOM cuma administrasi, cuma melegalisasi mereka dapat untung dari situ. Bisa jadi mereka jual stempel saja,” kata Desmond di gedung DPR Jakarta, Selasa (28/6).

“Kalau begitu bubarkan saja! Urusan jamu enggak beres, banyak jamu liar beredar menyebabkan orang kecelakaan, orang mati,” tukasnya, dengan nada tinggi.

Dalam kasus vaksin palsu, Desmond juga melihat buruknya koordinasi antara BPOM maupun Kemenkes dengan penyidik Bareskrim Polri, yang berhasil mengungkap kasus tersebut dan menyita sejumlah vaksin palsu.

Akibatnya, ambah Desmond, sudah berhari-hari kasus tersebut menjadi sorotan publik, BPOM belum mampu membeberkan data akurat berdasarkan hasil penelitian laboratorium mereka. Penyidik Bareskrim Polri mendapat dukungan dari para advokat yang tergabung dalam Jaringan Advokat Republik Indonesia (JARI), untuk membongkar jaringan pemalsuan vaksin di seluruh Indonesia.

Dukungan diberikan agar peredaran dan pembuat vaksin palsu tidak terulang. Sebab, kasus ini jelas merugikan masyarakat. Karena itu, para advokat meminta para pelaku dihukum berat.

“Kami menyediakan langkah kepolisian seperti membuat satgas untuk mengungkapkan jaringan, distributor dan pembuat vaksin palsu. Kasus ini sangat merugikan masyarakat,” kata Ketua Umum DPP JARI Krisna Murti kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/6).

Saat ini kepolisian telah membekuk 15 orang jaringan pemalsuan vaksin. Krisna berharap pengungkapan kasus ini terus dilakukan sampai ke daerah.

“Kita harapkan penegak hukum tidak terhenti sampai 15 orang yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun terus mengungkap siapa di balik pemain tersebut,” pinta Krisna.

Tak kalah penting, pihaknya meminta kepolisian tak segan-segan menangkap oknum pemerintah yang bermain dalam jaringan ini. Termasuk, permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kinerja Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan BPOM RI, yang dianggap lalai.

“Bayangkan sudah 13 tahun vaksin palsu beredar, tentunya kita melihat lemahnya pengawasan Kemenkes dan BPOM,” tambahnya.(fat/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Sumbat Sungai, Aktivis Demo

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Terkait timbunan sampah yang kerap menyumbat aliran Sungai  Cigadung yang berasal dari gundukan sampah di tempat pembuangan …

Setahun Zona Merah di Indonesia

PADA 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dua warga Depok, Jawa Barat, terpapar virus mematikan Covid-19. Setelah pengumuman menyeramkan itu, suasana …