Hah.. Perda Dikoreksi, PAD Rp10 Miliar Hilang

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Salah satu peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat yang dipersoalkan Kementerian Dalam Negeri adalah Perda Retribusi Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penarikan Retribusi dan Pajak. Perda tersebut turut dikoreksi bersama 3.143 perda lainnya se-Indonesia.


Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mempertanyakan pengoreksian tersebut mengingat pentingnya keberadaan perda itu. Perda Nomor 14 Tahun 2011 tersebut menjadi landasan hukum bagi pemprov dalam memungut setiap retribusi dan pajak.

“Kalau dibatalkan, enggak ada dasar (bagi pemprov) untuk ngambil pajak. Kalau perda dibatalkan, atas dasar apa selama ini pajak daerah diambil?” kata Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/6).

Terlebih, kata Heryawan, selama ini perda tersebut tidak menimbulkan kendala apapun termasuk untuk iklim investasi di Jabar.
“Segala jenis retribusi selama ini kan tidak ada keluhan apapun,” katanya.

Heryawan menyontohkan, berdasarkan perda tersebut, Pemprov Jabar bisa memungut retribusi dari penggunaan Gedung Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Provinsi Jabar. Perda inipun menjadi dasar hukum bagi pihaknya dalam memungut retribusi dari setiap rumah sakit umum daerah di Jabar.

“Kalau perda pajak dibatalkan, atas dasar apa pengambilan pajak?” ucapnya lagi. Dengan begitu, Heryawan meyakini, pengoreksian perda tersebut hanya dilakukan pada beberapa pasal, bukan pembatalan keseluruhannya.

“Makanya kami ingin memperjelas apa saja yang dibatalkan itu. Kata kabiro hukum, akan dikumpulkan seluruh biro hukum yang ada untuk ditunjukin satu per satu,” katanya.

Selain perda tentang retribusi dan pajak, tambah Heryawan, perda tentang telekomunikasi pun turut dipersoalkan Kemendagri. Dirinya pun mengaku belum mengetahui hal apa saja yang dipersoalkan dalam perda tersebut.

“Kita harus cari tahu. Coba mungkin tanya ke Diskominfo. Klausul pokok (Biro Hukum) menguasai, tapi teknis ada di Diskominfo. Jangan-jangan pajak tower. Selama ini BTS enggak ada keluhan apa-apa,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jabar Dadang Suharto mengatakan, koreksi pada Perda Retribusi dan Pajak yakni penghapusan retribusi tera.

“Kalau yang terkait dengan Dispenda hanya satu soal tera saja,” katanya di tempat yang sama.

Menurutnya, penghapusan dilakukan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan retribusi mulai Oktober 2016 mendatang resmi dialihkan ke kabupaten/kota.

“Otomatis per 1 Oktober kami tidak lagi memungut tera,” katanya.

Pihaknya membantah Kemendagri menghapus seluruh isi dari Perda Retribusi Daerah, karena jika itu dilakukan maka pengaruhnya pada pendapatan Pemprov Jabar akan terpengaruh. Menurutnya, meski kewenangan soal tera sudah tidak ada, angkanya tidak signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

“Dari tera itu kecil paling 10 miliaran rupiah. Jadi ke kami tidak terlalu berpengaruh,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

SAPA Alfamart, Solusi Belanja Saat Pandemi

POJOKBANDUNG.com – Masa PSBB yang diberlakukan di beberapa kota/ kabupaten membuat toko ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terpaksa buka lebih …

Pemkot Belum Bisa Akses TPS Legok Nangka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kota Bandung tengah menghadapi masalah dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Seperti diketahui TPS Sarimukti masih bisa menerima …

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Jonggol Jadi Jalur Pengiriman Motor Curian

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Wilayah Jonggol menjadi jalur pengiriman hasil pencurian kendaraan bermotor sindikat Cianjur yang diamankan Polres Bogor. Tak jarang, …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Kol. Tek Videon Nugroho Yakinkan Sinovac Aman

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Didampingi oleh para Kepala Dinas, Komandan Wing Pendidikan Teknik Kolonel Tek Videon Nugroho, mengikuti Vaksinasi Covid-19 tahap …