Syukurlah, Ada Kabar Gembira untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru Non-PNS

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Kabar gembira bagi para guru non-PNS datang dari Kemendikbud. Pencairan tunjangan profesi guru (TPG) triwulan kedua akan dimajukan. Dari jadwal semula Juli menjadi akhir Juni.


Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, perubahan jadwal pencairan itu mempertimbangkan Lebaran yang jatuh pada 6 Juli.

“Kami ingin uangnya bisa digunakan untuk persiapan Lebaran,” katanya.

Dia menegaskan bahwa jadwal pencairan TPG khusus untuk guru-guru non-PNS dimajukan lantaran anggaran untuk mereka ada di kas Kemendikbud. Jadi, Kemendikbud tinggal mencairkan ke rekening tabungan guru sasaran.

Data dari Kemendikbud menunjukkan, ada 200.558 guru non-PNS yang sudah mendapatkan SK untuk pencairan TPG akhir Juni ini. Kemudian, sisanya, ada sekitar 17 ribu yang proses penerbitan SK-nya belum tuntas.

Total anggaran TPG untuk guru non-PNS mencapai Rp 4,9 triliun untuk satu tahun. “Kalau untuk triwulan II saja sekitar Rp 1,2 triliun,” tutur pejabat yang akrab disapa Pranata itu.

Kemendikbud juga mengimbau pemerintah daerah (kabupaten dan kota) agar mempercepat pencairan TPG triwulan II. Pranata menjelaskan, anggaran TPG yang ada di kas pemda dialokasikan untuk guru-guru PNS.

Menurut dia, kondisi yang ideal adalah TPG untuk guru PNS dan non-PNS sama-sama cair di akhir Juni ini. Namun, Pranata tidak bisa memastikan karena pencairan TPG untuk PNS merupakan kewenangan pemda. (wan/c10/ttg/jpg)

Loading...

loading...

Feeds

Belajar Madu di Kedai Lebah

POJOKBANDUNG.com, RANCABALI – Tak hanya menyiapkan sajian madu asli, Kedai Lebah di Jalan Raya Ciwidey-Rancabali Kabupaten Bandung juga memberikan edukasi …

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …