Kota Bandung Gagal Jaga Lingkungan, Industri Masih Buang Limbah ke Sungai

Wagub Jabar Deddy Mizwar sidak pembuangan limbah PT Surya Usaha Mandiri di Banjaran.

Wagub Jabar Deddy Mizwar sidak pembuangan limbah PT Surya Usaha Mandiri di Banjaran.


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG
–Pelaku industri di sekitar aliran Sungai Citarum masih banyak yang tidak mengolah limbahnya secara baik. Berbagai limbah terutama cair dibuang begitu saja dalam ke aliran sungai terpanjang di Jawa Barat ini.


Kondisi ini terlihat saat Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jabar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pabrik di kawasan Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung, Selasa (21/6). Saat sidak ke PT Surya Usaha Mandiri, Deddy menemui limbah cair yang pekat dari pabrik tekstil tersebut dibuang begitu saja ke Sungai Cisangkuy yang merupakan anak Sungai Citarum.

Berdasarkan pantauan, selain limbah cair yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3), limbah padat seperti sisa batu bara disimpan begitu saja tanpa penanganan khusus. Selain itu, kata Deddy, pabrik yang nakal itu diketahui membuat instalasi limbah ‘siluman’ untuk mengelabui pemeriksa.

Tidak hanya itu, Deddy menyebut, banyak pelaku usaha yang menggunakan air tanah dengan jumlah yang banyak sehingga mengancam cadangan air masyarakat. “Seperti di Kahatex sumur artesisnya 21.
Masyarakat rugi. Yang disedot air bersih, terus yang dibuang ke sungai air kotor (limbah). Ini mengambil hak hidup di masa akan datang,” tegasnya.

Deddy menilai, kondisi ini sangat ironis di saat Pemerintah Provinsi Jabar gencar-gencarnya melakukan normalisasi Sungai Citarum. Terlebih, industri yang tidak mengolah limbahnya dengan baik ini sudah mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Deddy menyebut, lemahnya penegakkan hukum menjadi salah satu penyebab membandelnya pelaku usaha tersebut. “Enggak ada yang disetop buang limbah BR. Ini salah satu wajah penegakkan hukum kita,” kata Deddy saat diwawancara di lokasi sidak.

Lemahnya penegakkan hukum, kata Deddy, memancing pelaku usaha untuk tidak melakukan pengolahan limbah dengan baik. Menurutnya, penanganan limbah industri ini tidak bisa jika hanya mengandalkan penegakkan hukum saja.

Dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk mengatasi persoalan limbah ini, termasuk masyarakat dan karyawan pabrik itu sendiri. “Karena kalau pabrik ditutup, mereka (pelaku usaha) menggunakan karyawan sebagai alasannya,” ucapnya.

Deddy menambahkan, industri nakal tersebut harus dimasukan ke dalam daftar hitam. Selanjutnya, nama-nama perusahaan itu akan diumumkan ke khalayak ramai khususnya pembeli agar produk mereka tidak laku di pasaran.

“Pemerintah harus mengumumkan ini. Sehingga pembeli tidak mau membeli produk ini. Akan diusulkan ke KLH dan Kementerian Perindustrian,” katanya.

Lebih lanjut Deddy katakan, pabrik-pabrik di kawasan Bandung Raya ini seharusnya direlokasi ke dalam satu kawasan industri. Hal ini diyakini mampu menekan dampak akibat pembuangan limbah yang sembarangan.

“Sudah ngomong dengan BPN, prinsipnya disetujui di Rancaekek jadi kawasan industri,” katanya. Di tempat yang sama, Kepala BPLHD Provinsi Jabar Anang Sudharna mengatakan, pada 2014 lalu pihaknya telah meminta industri agar mengolah limbahnya dengan baik.

Saat itu, kata Anang, pelaku usaha meminta waktu dua tahun untuk menyiapkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)-nya. “Dulu saat dicanangkannya Citarum Bestari. Tapi sekarang masih banyak yang belum menjalankan IPAL-nya dengan baik,” kata Anang seraya menyebut terdapat juga pabrik-pabrik yang sudah menjalankan IPAL-nya dengan baik.

Anang pun mengakui lemahnya penegakan hukum menjadi persoalan utama sehingga industri tidak menghentikan pembuangan limbah yang serampangan. Anang menyebut, dua tahun lalu industri yang nakal ini telah disidik oleh penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.

Namun, hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui hasil penyidikan tersebut. “Progresnya sampai mana? Kami ingin tahu. Tapi saya tahu ada yang sudah diturunkan (statusnya) tanpa kesepakatan dengan kami,” katanya.

Lebih lanjut Anang katakan, pada 2015 kemarin, pihaknya melakukan penilaian terhadap 200 berbagai perusahaan di enam kabupaten/kota yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yakni Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Purwakarta, dan Karawang.

Hal ini dilakukan terhadap industri-industri yang diusulkan oleh setiap kabupaten/kota untuk dinilai oleh lembaga independen. Dari daerah tersebut, Kota Bandung menjadi yang paling buruk dalam penanganan limbah industrinya.

“Kota Bandung gagal mengelola lingkungan,” katanya seraya mengaku memiliki data yang akurat terkait penilaian itu. Dia menyebut, dari 45 perusahaan di Kota Bandung yang dinilai, 32 diantaranya tidak mengolah limbahnya dengan baik sehingga masuk dalam kategori merah dan hitam.

“70 persen tidak taat. Masa ada hotel bintang empat masuk kategori merah,” kata seraya menyebut penilaian menyangkut pembuangan limbah cair, padat, dan udara.

Anang pun meminta Pemerintah Kota Bandung lebih fokus dalam mengatasi persoalan limbah yang dihasilkan industrinya itu. “Apa peranan pemkot dalam membina industrinya? Itu kewenangan wali kota,” katanya.

Berdasarkan penilaian tersebut, industri yang masuk kategori hitam ini akan dilaporkan ke Kepolisian untuk disidik. “Yang merah kita bina. Kalau tahun depan masih saja, kita binasakan,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …