Bupati Bandung Dadang Naser Sebut Pendataan Aset Masih Jadi Masalah

Bupati Bandung, Dadang Naser,

Bupati Bandung, Dadang Naser,

POJOKBANDUNG.com, SOREANG-Tahun ini, Kabupaten Bandung kembali mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Bandung.


“LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK sudah dapat, kita WDP plus atau WTP (wajar tanpa pengecualian) min,” tutur Bupati Bandung, Dadang M Naser, Kamis (16/6).

Sama halnya dengan raihan WDP tahun lalu, Dadang mengatakan, yang menjadi titik masalah masih dalam hal pendataan aset.

Perbaikan pelaporan aset, sebenarnya sudah dilakukan, namun untuk tahun ini pendataan aset harus menggunakan akrual yang sedikit lebih rumit.

“Tindak lanjut dari tahun lalu sebenarnya sudah rapi. Tapi untuk aset memang masih ada beberapa beda persepsi dengan BPK,” katanya.

Menurutnya, BPK mengharuskan pencatatan aset secara rinci, namun data aset yang diberikan Pemkab Bandung banyak yang bersifat umum.

“Memang BPK meminta rinci, jadinya harus apik,” ucapnya.

Dia mencontohkan dalam pelaporan kendaraan yang harus sangat detil. Sementara, laporan yang diberika pemkab Bandung tidak terlalu detil seperti yang diharuskan oleh BPK.

“Nomor rangka kendaraan juga harus dimunculkan di laporan,”ucapnya.

Contoh lain yang menjadi masalah adalah pencatatan aset sekolah. Menurut Dadang, banyak sekolah di Kabupaten Bandung yang lokasinya berada di pelosok.

“Untuk sekolah, alamat saja harus jelas dilaporkan, termasuk nama jalannya, sementara kebanyakan lapora kita tidak sedetil itu, makanya mendapat WDP. Bahkan, kalau pas pelaporan diberi waktu satu bulan lagi saja, saya yakin bisa dapat WTP, karena pelaporan aset hanya tinggal melengkapi,”imbuhnya.

Kendati demikian, Dadang berjanji akan melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap catatan-catatan yang diberikan BPK terhadap lapora keuangan Pemkab Bandung.

“Kita akan respon terus catatan dari BPK, supaya raihan WTP bisa tercapai,”tandasnya. (Mld)

Loading...

loading...

Feeds