Pembayaran THR sebelum Jatuh Tempo, Kalau Tidak …

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, SOREANG– Pemerintah Kabupaten Bandung meminta seluruh perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan sebelum jatuh tempo. Sanksi tegas bisa diberikan kepada perusahaan yang melanggar.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung, Rukmana mengatakan, sesuai dengan aturan perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan paling lambat tujug hari sebelum Idul Fitri.

“Kami sudah sebarkan Surat Edaran Bupati kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung, supaya THR diberikan paling lambat H-7,” tutur Rukmana,Rabu (15/6).

Jika THR tidak diberikan sesuai dengan jadwal, maka perusahaan terancam terkena sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Ada perbedaan aturan antara tahun sekarang dengan tahun sebelumnya,” ujar Rukmana.

Jika pada tahun lalu perusahaan yang tidak membayar THR tepat waktu tidak mendapat sanksi, maka tahun ini beberapa sanksi akan dijatuhkan.

Dipaparkan Rukmana, jika perusahaan terlambat memberikan THR, maka akan diberikan denda sebesar lima persen dari kewajiban pembayaran THR.

“Misalkan, perusahaan membayar THR pada H-6, akan dikenakan sanksi lima persen dari besar THR,” katanya.

Bahkan ancaman pembekuan usaha bisa dijatuhkan kepada perusahaan yang sama sekali tidak memberi karyawannya THR.

“Kalau tahun lalu belum ada payung hukum, sekarang payung hukumnya PP nomor 78 dan Permenaker nomor 16 tahun 2016,'”paparnya.

Selain itu, perusahaan juga diwajibkan memberika THR kepada seluruh karyawannya, termasuk karyawan yang baru bekerja.

“Kalau dulu kan yang mendapat THR itu pekerja yang sudah bekerja minimal tiga bulan, sekarang yang baru bekerja satu bulan juga harus diberi THR. Besarannya tidak sebesar yang sudah lama,” katanya.

Rukmana melanjutkan, untuk mengawasi perusahaan dalam membayar THR pihaknya telah membuat Posko monitoring THR di kantor dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung.

“Jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, atau terlambat dari ketentuan, lapor saja ke Posko supaya segera ditangani,” katanya.

Saat ini di Kabupaten Bandug terdapat 1.940 perusahaan yang telah terdaftar. (Mld)

Loading...

loading...

Feeds