Cihuuy… Mutasi BBNKB ke Jabar Gratis

Ilustrasi

Ilustrasi

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemilik kendaraan bermotor di luar Jawa Barat yang akan melakukan mutasi masuk ke Jabar tidak akan dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini dilakukan untuk menjaring wajib pajak agar mau memutasi kendaraannya dari luar Jabar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jabar Dadang Suharto mengatakan, di Jabar banyak kendaraan yang berasal dari luar provinsi. Meski setiap hari beroperasional di Jabar, kendaraan-kendaraan tersebut terdaftar di provinsi lain.

Selain itu, kebijakan ini pun dilakukan untuk mencegah keterlambatan pendaftaran mutasi. Bahkan, katanya, jika ada yang terlambat pun, akan dibebaskan dari sanksi administratif.

“Pembebasan BBNKB dan denda BBNKB ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pendaftaran dari tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan 30 Desember 2016,” kata Dadang di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (15/6).

Dia menambahkan, keputusan pembebasan BBNKB bagi yang melakukan mutasi masuk dari luar Jabar dan pembebasan denda BBNKB ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/400-Dispenda/2016 tentang Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Luar Provinsi. “Selain itu, pembebasan BBNKB dan denda BBNKB dilakukan guna meringankan beban masyarakat pemilik kendaraan terhadap kewajiban dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor serta tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor,” katanya.

BBNKB dipungut atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, di mana obyek dari BBNKB ini adalah kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor ini terjadi sebagai akibat jual beli, hibah, warisan dan perjanjian.

Selain itu, kendaraan yang menjadi obyek BBNKB ini mengalami perubahan bentuk, berganti fungsi, berganti mesin, serta merupakan kendaraan yang dimasukkan dari luar negeri dan dipakai secara tetap di Indonesia. “Sedangkan subjek BBNKB adalah orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, TNI dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds