Wuiih…Raihan Pajak Kota Cimahi Capai Target Segini

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Hingga Mei 2016, realisasi pajak daerah yang diterima Pemerintah Kota Cimahi mencapai target di angka 43,33%. Capaian tersebut akan terus dipacu agar target yang dicanangkan terealisasi.


Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi, Bambang Maulana. Ia mengatakan, setiap triwulannya pihaknya memacu diri agar mencapai target yang telah ditetapkan termasuk untuk triwulan pertama tahun ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini ditargetkan sebesar Rp226.983.546.116 dan hasil pajak daerah sebesar Rp100.613.754.640. Untuk realisasi PAD mencapai Rp101.866.712.769 (44%) sedangkan realisasi hasil pajak daerah Rp36.940.527.096 (37%).

“Kami mencatat realisasi pajak daerah yang diterimanya hingga Mei 2016 telah mencapai target dengan total 42,33% atau Rp516.207.430.520 miliar dari target Rp1.219.531.318.910,” ujarnya kepada wartawan, di Kantor Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusuma, Selasa (14/6).

Adapun realisasi pendapatan yang dicapai sebesar 42,33 % dari sembilan pajak, termasuk retribusi dan bagi hasil.

Ia mengatakan, dari sembilan jenis pajak tersebut Pajak Penerangan Jalan (PJU) yang paling besar realisasinya sebesar 50,24% dengan nilai Rp16.149.958.461 dari target sebesar Rp32.143.037.640.

Sementara untuk pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah terkumpul sebesar Rp8.139.244.424 dari target sebesar Rp29.646.409.000.

“Di peringkat ketiga ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp5.997.807.074 dari target Rp28.119.558.000,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, untuk PBB pihaknya baru saja membagikan SPPT ke kelurahan. Dinasnya juga harus menyampaikan berkali-kali karena ada anggapan jatuh tempo yang masih jauh dan lain sebagainya.

Lalu, mulai tahun ini, Dispenda mulai melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak (WP) dengan mengambil sample keempat kelurahan. Selain dianggap keempat kelurahan tersebut dianggap potensial, juga karena penyesuaian anggaran.

Jika hal tersebut berhasil, maka pihaknya akan mengajukan anggarannya ke dewan di tahun depan.

Bambang mengatakan, ada beragam upaya untuk menggenjot raihan PBB. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan pengurangan pembayaran bagi veteran, pensiunan PNS/TNI/Polri termasuk pegawai BUMD/BUMD.

Selain itu, pengurangan pembayaran juga berlaku kepada objek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan rendah.

Untuk PNS mendapat pengurangan sebesar 25%. Lalyu, sebesar 75% bagi veteran yang mendapatkan bintang gerilya dengan menunjukan bukti surat dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

“Syarat lainnya adalah permohanan pengurangan diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan satu permohonan untuk satu SPPT,” ujar Bambang.

Permohonan dapat diajukan dengan syarat antara lain tiga bulan sejak diterimanya SPPT dan tidak mempunyai tunggakan atas pajak tahun sebelumnya dengan melampirkan tanda bukti lunas yang syah. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds

Maksimalkan Potensi UMKM dengan Evermos

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerja sama dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan para …

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …