POJOKBANDUNG.com, JAKARTA-Pemerintah akan mengurangi jumlah pegawai mulai tahun depan hingga 2019. Jumlahnya sekira 1,017 juta PNS. Itu di luar pegawai yang pensiun. Dalam roadmap penataan ASN 2016-2019, jumlah PNS yang dikurangi pada 2017 sebanyak 300 ribu orang.
Kemudian pada 2018 bertambah menjadi 358.568. Lalu pada 2019 sebanyak 358.568 orang. Tahun ini dilakukan tahap penyiapan payung hukum dan anggaran.
“Jadi rasionalisasi yang KemenPAN-RB maksudkan itu pensiun dini. Itu bukan PNS yang memang tiap tahun ada yang masuk masa pensiun,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.
Namun untuk PNS yang pensiun, lanjutnya, posisinya tetap diisi pegawai baru meski jumlahnya hanya 50 persen dari jumlah pensiunan. Sedangkan sisanya, akan diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Jadi kalau jumlah pensiun 120 ribu, yang direkrut sekitar 60 ribu CPNS. Untuk kekurangannya diisi oleh PPPK. Meski sama-sama status aparatur sipil negara, PPPK tidak terlalu banyak membebani anggaran negara. Sebab masa kerja sesuai kontrak kerja,” tuturnya.
Yuddy menanggapi penolakan berbagai pihak mengenai rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Yuddy, banyak yang belum paham latar belakang kebijakan tersebut.
Selama ini, pemerintah sudah sering memberhentikan PNS dengan tidak hormat lantaran melakukan pelanggaran disiplin PNS.
“Asal tahu saja, selama dua tahun ini Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang diketuai saya sendiri, sudah memberhentikan ratusan PNS sehingga ditotal sampai tahun ini ada 2000-an PNS dipecat,” kata Yuddy.
Kebanyakan PNS yang dipecat adalah tukang bolos. Dengan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS, pegawai yang sering bolos hingga 45 hari dalam setahun sanksinya adalah diberhentikan.
“Ini yang saya pecat hanya berdasarkan laporan dari atasan, bukan Inspektorat. Kalau laporannya dari Inspektorat dan masyarakat past lebih banyak yang diberhentikan,” tegasnya.
Hal ini, menurut Yuddy, berdasarkan temuannya di lapangan. Lebih dari 100 daerah yang dikunjungi, pasti ada PNS tidak masuk dalam satu SKPD . Bahkan ada yang sampai satu ruangan kosong karena PNS-nya bolos.
“Yang begini inikah harus dipertahankan dan dikasihani? Saya sudah melihat sendiri kualitas PNS di daerah, makanya saya bersikeukeuh harus ada rasionalisasi,” tandasnya. (esy/jpnn)
