Perusahaan Wajib Beri THR, Jika Tidak…

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI–Setiap perusahaan wajib menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak, sanksi berupa pencabutan izin usaha bisa diberikan oleh pemerintah.


Hal tersebut didasarkan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/ buruh di perusahaan yang berlaku mulai 8 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.

Permenaker merupakan salah satu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang pengupahan ini, secara resmi menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kota Cimahi Supendi Heryadi didampingi Sekretaris Disnakertransos Kota Cimahi Dedi Supardi, Senin (13/6/2016).

Perusahaan diminta segera menerapkan penyaluran THR kepada pekerja dengan menganut aturan tersebut.

“Kami harap perusahaan menaati aturan baru tentang penyaluran THR,” ujarnya.

Jika perusahaan tidak memberikan THR sesuai ketentuan, maka, sesuai aturan yang berlaku, bisa dikenakan sanksi administrasi hingga pencabutan izin.

“Hal itu sesuai dengan perundang- undangan yang ada. Jika melanggar, akan ada terguran berupa lisan, teguran tertulis hingga 3 kali, sampai pencabutan izin usaha,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 6/2016 tentang THR, disebutkan bahwa seminggu sebelum Idulfitri perusahaan harus sudah memberikan THR dengan besaran minimal satu bulan upah bagi seseorang yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

Sedangkan bagi mereka yang kurang satu tahun dan diatas satu bulan, dihitung secara proporsional.

Meski demikian, sejauh ini pihaknya belum menerima edaran resmi dari pemerintah pusat dan provinsi jabar untuk penyaluran THR tahun 2016. Namun tetap, pihaknya akan menyebarkan edaran ke perusahaan terkait penyaluran THR tahun 2016

“Sekarang masih menanti edaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Tapi, acuannya Permenaker No. 6/2016,” ucapnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi Dadan Sudiana mengungkapkan masih ada pekerja yang kerap tidak mendapatkan THR atau THRnya dipotong pihak perusahaan dengan berbagai alasan.

Untuk itu, ia mengusulkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2016 dilakukan pada H-21 Idulfitri. Alasannya, agar memberikan keleluasan bagi pekerja yang tidak mendapatkan bayaran agar diadvokasi.

“Masih banyak pekerja yang tidak berani melaporkan. Padahal, kami setiap tahun selalu membuka Posko Pengaduan THR,” katanya.

Dengan adanya keleluasan waktu, maka pekerja bisa diadvokasi hingga mendapatkan haknya. “Tapi, rencana ini akan terbentur Permenaker No 6/2016 tentang THR yang menyebutkan perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 Idulfitri,” ujarnya.

Ia pun meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Dinas Tenaga Kerja Setempat turun ke lapangan dengan menjemput bola, agar bisa menjaring pekerja yang belum mendapatkan THR. (bbb)

Loading...

loading...

Feeds

Maksimalkan Potensi UMKM dengan Evermos

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerja sama dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan para …

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …