Pusat Harus Komitmen Biayai LRT Bandung Raya

Ilustrasi LRT

Ilustrasi LRT

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG-DPRD Jawa Barat meminta pemerintah pusat membiayai pembangunan kereta ringan (LRT) Bandung Raya. Ini penting agar keberadaan transportasi massal ini segera terealisasi.

Selain itu, adanya pembiayaan APBN ini akan meringankan beban tarif yang dikenakan ke masyarakat. Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Gatot Tjahyono, mengatakan, pada awalnya pembangunan LRT ini akan dibiayai pemerintah pusat. Namun, dalam perjalanannya, muncul wacana adanya pembiayaan dari pihak swasta.

Oleh karena itu, Gatot pun meminta pemerintah pusat bisa komitmen dengan pernyataan di awal, sehingga tidak menyerahkan pembiayaan ke pihak swasta. “Kita tetap berharap APBN bisa mendorong percepatan pembangunan LRT di Bandung Raya,” katanya.

Jika diserahkan ke swasta, Gatot khawatir pembangunannya akan lama karena harus menentukan investor. “Saya kira kalau itu diserahkan ke swasta, akan lama lagi, kalau
swasta itu harus melalui mekanisme lelang investor, bisa memakan waktu cukup lama. Jadi bagusnya menggunakan APBN saja,” katanya.

Lebih lanjut Gatot katakan, keberadaan LRT nantinya harus terintegrasi dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini pun penting agar keberadaan moda tersebut bisa ampuh untuk mengurai kemacetan.

“Kalau di Kota Bandung ada kereta cepat, itu harus dipertimbangkan supaya percepatan pembangunannya bisa sinergis antara kereta api cepat dan LRT,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pun meminta pemerintah pusat berkomitmen dalam pembangunan LRT Bandung Raya. Deddy mengatakan, wacana pembiayaan oleh swasta ini keluar pada saat rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut, Menteri BUMN Rini Sumarno mengusulkan agar swasta dilibatkan dalam pembangunan LRT Bandung Raya. Namun, pihaknya keberatan atas usulan tersebut.

Sebab, jika melibatkan swasta, khawatir harga tiket yang dibebankan jauh lebih mahal. Deddy menyontohkan, tarif LRT DKI Jakarta lebih murah karena pembangunannya dibiayai oleh pemerintah.

“Kalau dengan swasta coba dihitung kembali. Sebab kalau disubsidi beda. Masa tarif LRT Jakarta lebih murah dari Jawa Barat. Siapa yang mau naik kalau lebih mahal,” ucapnya.

Selain Menteri BUMN Rini Sumarno, kata Deddy, usulan pelibatan swasta dalam proyek ini datang dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang ikut dalam rapat terbatas pada Rabu (8/6) lalu. Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, ingin jika proyek LRT di Kota Bandung bisa melibatkan swasta.

“Padahal awalnya kan ini akan dibiayai APBN, karena bukan hanya untuk Kota Bandung tapi Bandung Raya. Ini harus dirancang minimal 100 kilometer, sehingga mencapai seluruh titik Bandung Raya,” ujarnya.

Selain itu, tambahnya, trase untuk LRT Bandung Raya sudah selesai. Bahkan, pihaknya telah menyerahkan kajian trase tersebut ke Kementerian Perekonomian, dan tinggal menunggu peraturan presiden.

Disinggung pertimbangan pelibatan swasta dalam pembangunan LRT Bandung Raya, Deddy mengaku tidak tahu secara pasti. Hanya saja, pihaknya secara tegas tetap meminta agar LRT Bandung Raya dibiayai APBN.

“Tanya saja ke Ibu Rini (Menteri BUMN) dan Kang Emil (Wali Kota Bandung) kenapa harus ada swasta,” ujarnya. Terlebih, Deddy menilai, proyek LRT Bandung Raya harus menjadi investasi yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, proyek pembangunan infrastruktur bisa menjadi pemicu bagi perkembangan daerah. “Kalau tidak ada LRT sepertinya macet, malah jadi anefisiensi. Kalau kata Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla), ini adalah investasi negara,” paparnya.

Deddy pun meminta agar pemerintah pusat menghitung kembali jika proyek LRT Bandung Raya melibatkan pihak swasta. Pihaknya tidak ingin jika proyek LRT hanya menjadi tontonan masyarakat karena mahalnya tiket yang dibebankan.

“Saya minta tolong hitung kembali. Silakan saja Kota Bandung kalau mau pakai swasta, ini Bandung Raya. Kalau pakai swasta berat, harus balikin modal, harus punya untung dalam tempo cepat, maka harga (tiket) harus tinggi,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds