Dihadang Warga, Eksekusi Kafe di Tahura Batal

ilustrasi

ilustrasi


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG
–Rencana eksekusi kafe-kafe di Taman Hutan Raya Ir H Juanda yang semula akan dilakukan pada Kamis (9/6) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Polri dan TNI batal terlaksana. Penyebabnya, rencana tersebut dihadang puluhan warga yang menolak rencana pembongkaran itu.


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat Udjwalaprana Sigit mengatakan, pihaknya terpaksa menunda pembongkaran demi menjaga kondusifitas keamanan. Selanjutnya, kata Sigit, Pemprov Jabar akan berdialog dengan pengelola kafe untuk menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya.

“Konsolidasi biar semuanya nyaman, tenang, enak. Komunikasi dengan teman-teman pengelola kafe,” kata Sigit saat ditemui di lokasi, kemarin.

Dengan ditundanya eksekusi, kata Sigit, bukan berarti pihaknya tidak menegakkan aturan. Menurut dia, pihaknya hanya tidak ingin terjadi bentrokan saat eksekusi kafe-kafe tersebut.

“Ingin menjaga kondusifitas,” katanya. Sebagai gantinya, para pengelola dilarang membuka usahanya itu sampai proses negosiasi usai ditempuh.

“Penegakkan tetap berlanjut. Sekarang kafe berhenti dulu,” katanya.

Proses komunikasi ini, lanjutnya, dilakukan agar pengelola kafe memahami aturan dan undang-undang yang berlaku di kawasan konservasi. Menurutnya, kawasan konservasi harus terbebas dari bangunan apa pun.

Oleh karena itu, kata dia, kafe-kafe yang berjumlah lima ini akan dilarang beroperasi hingga tuntasnya komunikasi antara pihaknya dengan pengelola kafe dan warga setempat. “Mudah-mudahan. Sebelum ada kepastian hukum, jangan beroperasi, sambil kita berkomunikasi,” katanya.

Sigit pun berjanji akan mengerahkan petugasnya untuk mengawasi penuh kafe-kafe tersebut hingga dilakukannya pembongkaran. “Pengawasan ada patroli dari polisi dan PP,” katanya.

Lebih lanjut, Sigit meminta pengelola kafe agar menempuh jalur hukum jika keberatan dengan penertibannya itu. “Silakan, kami sangat senang sekali. Nanti kelihatan siapa yang sesungguhnya salah,” pungkasnya.

Salah seorang pemilik kafe, Imam Santoso, mengatakan, pihaknya menyambut baik penundaan ini. Menurutnya, perselesihan antara pengelola kafe dengan Pemprov Jabar ini terjadi karena adanya perbedaan tafsir dalam menerjemahkan aturan dan undang-undang.

Imam bersikukuh bahwa di area konservasi ini boleh didirikan bangunan selama tidak merusak fungsinya. Menurutnya, berdasarkan aturan dan undang-undang, area konservasi dibagi ke dalam tiga bagian, yakni perlindungan, tanaman, dan pemanfaatan.

“Kami ini berdiri di lahan pemanfaatan. Jadi enggak masalah,” katanya. Terlebih, menurut Imam, pihaknya sudah mengantongi izin dari Balai Tahura, Dinas Kehutanan Pemprov Jabar untuk membuka kafe-kafe tersebut.

Selain itu, tambah Imam, adanya kafe-kafe ini pun mendorong pertumbuhan pariwisata di kawasan tersebut. “Adanya warung-warung ini menunjang pariwisata. Kunjungan meningkat,” katanya.

Hal ini berpengaruh juga pada pendapatan kas Pemprov Jabar yang meningkat. Setiap pengunjung diwajibkan membayar tiket yang dikelola Balai Konvervasi Tahura Juanda, Dinas Kehutanan Jabar.

Imam mengaku, pihaknya sudah menunjuk kuasa hukum untuk melakukan gugatan atas rencana penertiban ini. Tidak hanya itu, pihaknya pun sudah melayangkan surat permohonan audiensi dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Berdasarkan pantauan, sejak Kamis (9/6) pukul 08.00, ratusan petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, dan TNI sudah berkumpul di lokasi yang akan dibongkar. Ratusan personel tersebut dikerahkan dengan menggunakan seragam lengkap.

Hal ini mendapat respons dari warga sekitar yang langsung melakukan blokade di kawasan tersebut. Warga yang sebagian besar merupakan tenaga kerja di kafe-kafe tersebut membawa sejumlah poster sebagai wujud kekecewaannya atas rencana tersebut.

Negosiasi pun dilakukan antara Kepala Satpol PP Jabar Udjwlaprana Sigit dengan perwakilan warga dan pengelola kafe. Sambil menunggu proses tersebut, warga melakukan orasi mengecam tindakan Pemprov Jabar tersebut.

Keadaan sempat memanas saat petugas gabungan hendak mengeksekusi salah satu kafe yang berada di bagian tengah. Ratusan warga yang menghadang terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas. Melihat kondisi ini, Sigit pun kembali menggelar audiensi dengan perwakilan warga dan pengelola kafe, hingga akhirnya memutuskan untuk menunda rencana tersebut. (agp)

Loading...

loading...

Feeds