Pemprov Jabar Ancam Bongkar Kafe di Tahura

Deddy Mizwar

Deddy Mizwar

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengirimkan surat peringatan (SP) ketiga kepada para pengelola kafe yang berdiri di Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Juanda Dago. Pemprov Jabar meminta mereka untuk membongkar sendiri bangunan kafe sebelum pembongkaran paksa dilakukan Pemprov Jabar.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, pihaknya tetap konsisten untuk membongkar sejumlah kafe yang berdiri di areal hutan lindung Tahura. Sebab, keberadaan kafe-kafe itu menyalahi aturan dan sama sekali tidak memiliki izin.

“Kita sudah kirimkan teguran ketiga. Kita minta bongkar sendiri. Kalau enggak ya terpaksa dibongkar,” kata Deddy saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (7/6).

Deddy menjelaskan, pihaknya melalui Satuan Polisi Pamong Praja Jabar tidak main-main dalam penertiban bangunan liar di Tahura tersebut. Sebab, bila dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan aturan lainnya.

Sehingga, menurutnya, penertiban bangunan kafe di Tahura tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapa pun, kata Deddy, tidak bisa sembarangan mendirikan bangunan di tanah negara, terlebih kawasan Tahura merupakan kawasan hutan lindung yang keberadaannya harus benar-benar dilindungi dari ancaman kerusakan.

Deddy memastikan, seluruh kafe yang berdiri di Tahura menyalahi aturan karena berdiri tanpa izin. Disinggung alasan para pengelola kafe yang merasa tidak melanggar aturan karena mendirikan bangunan di blok pemanfaatan dan mendapat restu dari pengelola Tahura, hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang bermain dan mengambil keuntungan.

Padahal, katanya, Pemprov Jabar secara tegas tidak mengizinkan kafe-kafe itu berdiri di Tahura. “Di situ (Tahura) ada mantan pengelola Tahura yang ikut main di situ. Itu yang perlu ditertibkan. Jangan sampai terjadi kerusakan di mana-mana. Kita bongkar semuanya,” katanya.

Bila di masa yang akan datang ada pihak yang kembali mengajukan izin untuk mendirikan bangunan, lanjutnya, harus dilihat terlebih dahulu bentuk kerjasamanya seperti apa. Jangan sampai kerjasama yang dilakukan malah merusak lingkungan karena membangun secara sembarangan dan tidak sesuai aturan.

“Harus dengan aturan yang jelas. Daerah yang terlarang saja bisa dimanfaatkan, tapi untuk apa dan bagaimana cara pemanfaatannya. Kan ada aturannya. Bagaimana bentuk bangunannya, di mana (letak) bangunannya. Tidak bisa sembarangan bangun-bangun gitu saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, para pengelola kafe di Tahura menyayangkan rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Satpol Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka merasa usaha yang dijalankan telah memiliki izin resmi dari pemerintah.

Salah seorang pengelola kafe, Iswanto, mengatakan, pihaknya mengaku telah menempuh prosedur yang benar dalam berusaha ini. Tidak ada satu pun aturan yang dilanggar selama keberadaan cafenya tersebut.

“Kami perlu mengklarifikasi pemberitaan yang beredar selama ini. Kami berusaha secara baik dan benar, sesuai aturan. Kami memiliki izin untuk usaha di sana,” kata dia dalam jumpa pers, di Tahura, Bandung, kemarin.

Dalam menggunakan lahan itu, pihaknya menyewa ke Balai Pengelola Hutan Dinas Kehutanan Jabar. Perjanjian sewa menyewa ini diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor.522/kep 696 Dishut/2010 Tentang
Pendelegasian Wewenang Kerjasama Pengelola Tahura Ir. Djuanda.

Keputusan Gubernur tersebut, kata dia, menyebutkan pihak pengelola Tahura memiliki otoritas untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pihak lainnya. Namun, tambahnya, yang tidak kalah penting adalah lokasi kedai berada di tempat yang diperbolehkan oleh aturan dan undang-undang.

“Di sini ada tiga kawasan, di antaranya untuk konservasi dan pemanfaatan. Kalau untuk konservasi, memang enggak boleh digunakan apa pun. Kalau pemanfaatan, boleh,” katanya.

Selain itu, kafe yang dibangunnya pun tidak mengubah kondisi hutan. “Tidak ada pohon yang ditebang. Bangunan yang ditembok pun hanya untuk toilet saja,” katanya.

Mereka pun berkilah, keberadaan kedainya itu mampu memberi lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Menurutnya, terdapat sekitar 100 pegawai yang diserap.

“Keberadaan kedai pun mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Mereka banyak yang menikmati kedai-kedai kami. Turis asing pun menyukainya,” katanya seraya menyebut usahanya ini pun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010.

“Berdasarkan aturan itu, pembangunan sarana prasarana wisata alam tidak mensyaratkan perlunya IMB. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat edaran SE.7/menlhk-KSDAE/2015 Tentang Perizinan dan Pungutan Pajak/retribusi dalam pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi,” katanya.

Dia menyebut, terdapat empat kafe di blok pemanfaatan Tahura Djuanda dengan luas bangunan rata-rata mencapai 200-300 meter. Bangunan kedai terbuat dari kayu dan tidak permanen.

“Memiliki estetika dan corak yang natural agar selaras dengan lingkungan tahura. Posisi kedai sendiri berada di sela-sela tegakan kayu, hal ini untuk menjaga agar tidak merusak tegakan kayu,” katanya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds