Eksekusi Lahan Disnak Jabar, Wagub Nilai Putusan MA Janggal

Eksekusi lahan kantor Dinas Peternakan Jabar dijaga ketat petugas kepolisian. (nida)

Eksekusi lahan kantor Dinas Peternakan Jabar dijaga ketat petugas kepolisian. (nida)

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG— Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menilai janggal putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan kantor Dinas Peternakan (Disnak) Jabar, di Jalan Ir H Djuanda (Dago) Nomor 358, Kota Bandung. Deddy pun menegaskan, pemprov harus mempertahankan lahan dan bangunan Kantor Disnak Jabar.

Bahkan, Deddy menuding ada permainan mafia dalam sengketa lahan tersebut. Menurutnya, banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam sengketa lahan ini.

Sebagai contoh, Deddy menyebut bidang tanah yang digugat lokasinya berbeda dengan hasil putusan. “Persil yang dituntut berbeda dengan yang diputuskan. Jadi apa sebetulnya, ada gerombolan apa di Jabar yang bekerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum,” ucapnya.

Deddy melanjutkan, akan segera melayangkan surat ke Komisi Yudisial (KY) untuk menyelidiki permasalahan ini. “Putuskan kirim surat KY. Ada hal yang mencurigakan dari hasil putusan. Bagaimana tindakan KY, karena ini ada hal yang sangat janggal. Kalau saya bisa memastikan adanya mafia,” ucapnya.

Pihaknya pun dengan tegas akan memertahankan aset negara tersebut agar tidak dikuasai pihak lain. “Sertifikat (lahan) belum dibatalkan. Tapi kok tiba-tiba dieksekusi. Ini ada yang janggal, kejanggalan ini pasti mafia,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD Jabar menyayangkan putusan PK Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan lahan kantor Dinas Peternakan Jawa Barat di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandung. Selain karena mengharuskan Pemprov Jabar mengosongkan bangunan tersebut, putusan ini dinilai janggal karena keluar dari tuntutan PK yang diajukan penggugat.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat, mengatakan, putusan MA tersebut janggal karena langsung memutuskan siapa pemilik resmi lahan tersebut. “Padahal gugatanya itu NO, belum masuk pokok perkara. Tapi kenapa putusan MA ini langsung masuk (memutuskan) ke kepemilikan,” kata Sadar saat dikonfirmasi di Bandung.

Selain itu, Sadar pun meminta pakar hukum mempelajari putusan MA yang janggal ini. Terlebih, kata Sadar, Pemprov Jabar memiliki sertifikat sah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas lahan tersebut.

“Pemprov memegang sertifikat yang sah, sertifikat resmi BPN,” ucapnya. Meski putusan MA tersebut resmi, menurutnya hal ini harus dikaji lagi.

“Memang putusannya resmi. Tapi layak untuk dikaji lagi,” katanya.

Oleh karena itu, Sadar mendukung langkah Pemprov Jabar yang mempertahankan lahan tersebut melalui proses hukum berikutnya. “Sangat mendukung. Pemprov berhak bertahan karena punya serifikat yang sah dari BPN,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Maksimalkan Potensi UMKM dengan Evermos

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerja sama dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan para …

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …