Pemprov Jabar Terkendala SDM Sajikan Laporan Berbasis Akrual

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah daerah di Jawa Barat dinilai belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Ini terlihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terkait laporan keuangan pemda 2015 yang merupakan tahun pertama penerapan sistem laporan keuangan tersebut.


Acara ini dihadiri sejumlah bupati/wali kota seperti Karawang, Cimahi, Ciamis, Garut, dan Purwakarta. Kepala BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa mengatakan, SDM masih menjadi persoalan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

Terlebih, menurutnya, dalam menyajikan laporan keuangan ini memang dibutuhkan SDM yang memahami tata cara laporan keuangan tentang transaksi akuntansi secara utuh. “Jadi tidak bisa hanya sekedar mengandalkan sistem akuntansi aplikasinya, tidak bisa,” kata Arman usai menyerahkan hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jabar tahun anggaran 2015, di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung, Senin (6/6).

Menurutnya, seorang penyaji laporan keuangan harus mampu mengoreksi berbagai catatan keuangan seperti mengakui piutang, utang, dan beban keuangan setiap tahunnya. “Kalau tanpa pemahaman akan akuntansi yang baik, itu rata-rata bermasalah,” katanya.

Dia menyontohkan, belum maksimalnya kualitas SDM ini tercermin dari adanya masalah dalam laporan penyusutan yang tersaji di LO dan akumulasi penyusutan di neraca. “Selain itu, penyajian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan dana lain di luar APBD pun masih belum maksimal,” katanya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, perbaikan untuk meningkatkan kualitas SDM terus dilakukannya. Terlebih, saat ini SDM di pemerintah kabupaten tersebut banyak dihuni generasi muda yang sudah akrab dengan perkembangan teknologi dan informasi.

“Anak-anak muda sekarang sudah banyak, enggak ada problem di Purwakarta. Dulu ini kan kendala birokrasinya rata-rata usianya di atas usia 50. Mereka tidak mengalami pendidikan teknologi dan informasi seperti sekarang,” katanya.

Dedi optimistis, dengan hadirnya SDM muda ini akan memudahkan pihaknya dalam melaksanakan laporan keuangan berbasis akrual. “Generasi baru (muda) ini sudah jadi pejabat eselon III. Sehingga penguasaan teknologi informasi sangat baik, jadi mudah berjalan ke bawahnya,” katanya.

Sementara itu, dalam penyerahan laporan pemeriksaan BPK ini, empat kabupaten/kota di Jabar berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya. Ke-empat daerah itu adalan Kabupaten Bogor, Garut, Purwakarta, dan Karawang.

Sedangkan tujuh kabupaten/kota lainnya berhasil mempertahankan opini WTP, seperti Kota Banjar, Cimahi, dan Kabupaten Ciamis. Arman menyebut, ke-empat daerah yang berhasil meraih WTP untuk pertama kalinya ini dinilai mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dilaporkan tahun sebelumnya.

Adapun kriteria penilaian di antaranya menyangkut kesesuaian standard, efektivitas SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang. “Jika sebelumnya masih ada poin di atas ambang batas materialitas BPK, tahun ini mereka berhasil untuk memperbaiki catatan itu, jadi sudah ada di bawah batas toleransi secara materialitas,” katanya seraya menyontohkan laporan tersebut di antaranya menyangkut penataan aset.

Meski begitu, perolehan WTP ini tidak berarti laporan keuangan pemda terbebas dari masalah. “Tetap ada masalah. Kita sudah sampaikan dalam bentuk laporan,” katanya.

Dedi mengakui, selama delapan tahun kepemimpinannya, Purwakarta baru saat ini meraih opini WTP. Hal ini terjadi karena tahun-tahun sebelumnya pihaknya tidak fokus dalam peningkatkan aspek administrasi.

“Fokus kita selama ini pada output dan benefit pembangunan. Sehingga lebih fokus bagaimana jalan (infrastruktur) baik, pelayanan publik cepat, pemda memiliki kecukupan pembayaran untuk publik,” katanya.

Sehingga, kata Dedi, meski sebelumnya tidak meraih opini WTP, pembangunan di daerah itu berjalan baik dan mampu memuaskan masyarakat. Sebagai contoh, kata Dedi, warga Purwakarta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik.

“Standardisasi (perawatan oleh BPJS) di kelas III. Tapi kalau mendesak, masa harus meninggal di jalan. Purwakarta bisa naik kelas II dan I. Artinya ini kan terobosan yang diperlukan,” katanya seraya menyebut aspek kebutuhan publik lainnya sudah relatif terpenuhi.

Berbagai terobosan ini, kata Dedi, tercermin dari tingginya serapan anggaran Pemkab Purwakarta. “Serapan kita sangat tinggi, 100 persen, lebih tinggi dibanding kabupaten/kota lain,” katanya.

Sehingga, kata Dedi, dalam laporan keuangan tahun ini pihaknya bisa lebih fokus terhadap persoalan administratif untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang disampaikan BPK. “Tahun ini kita tinggal menyempurnakan dengan peningkatan aspek administrasi,” katanya.

Persoalan administrasi itu pun diakui Dedi tidak terlalu banyak karena hanya menyangkut penataan aset. “Aspek ini kan problemnya satu, cuma aset. Dan aset ini berhasil kita kebut kemarin dengan segenap daya upaya, sehingga bisa selesai,” katanya.

Dedi menyebut, aset Pemkab Purwakarta yang sudah tercatat mencapai Rp 2,4 triliun. “Tinggal 500 juta (rupiah). Minggu ini selesai,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Jumlah Penduduk Terus Meningkat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Jumlah penduduk di Kota Cimahi terus bertambah, mengakibatkan kepadatan penduduk wilayah Kota Cimahi menjadi yang tertinggi di …