Soal Eksekusi Lahan Disnak Jabar, DPRD Jabar Nilai Putusan MA Janggal

Eksekusi lahan Dinas Peternakan Jabar di Jl Ir H Juanda, Kamis (2/6). (nida)

Eksekusi lahan Dinas Peternakan Jabar di Jl Ir H Juanda, Kamis (2/6). (nida)

POJOKBANDUNG.com BANDUNG- DPRD Jawa Barat menyayangkan putusan Peninjaun Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan lahan kantor Dinas Peternakan (disnak) Jawa Barat di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandung. Selain karena mengharuskan Pemprov Jabar mengosongkan bangunan tersebut, putusan ini dinilai janggal karena keluar dari tuntutan PK yang diajukan penggugat.


Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat, mengatakan, putusan MA tersebut janggal karena langsung memutuskan siapa pemilik resmi lahan tersebut. “Padahal gugatanya itu NO, belum masuk pokok perkara. Tapi kenapa putusan MA ini langsung masuk (memutuskan) ke kepemilikan,” kata Sadar saat dikonfirmasi di Bandung, Minggu (5/6).

Selain itu, Sadar pun meminta pakar hukum mempelajari putusan MA yang janggal ini. Terlebih, kata Sadar, Pemprov Jabar memiliki sertifikat sah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas lahan tersebut.

“Pemprov memegang sertifikat yang sah, sertifikat resmi BPN,” ucapnya. Meski putusan MA tersebut resmi, menurutnya hal ini harus dikaji lagi.

“Memang putusannya resmi. Tapi layak untuk dikaji lagi,” katanya.

Oleh karena itu, Sadar mendukung langkah Pemprov Jabar yang mempertahankan lahan tersebut melalui proses hukum berikutnya. “Sangat mendukung. Pemprov berhak bertahan karena punya serifikat yang sah dari BPN,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds