POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), pagi tadi, Kamis, (2/6), mendatangi gedung DPRD Jawa Barat untuk berunjuk rasa menuntut kepada wakil rakyat segera membentuk tim pansus dalam upaya mengawasi persiapan dan pelaksanaan PON XIX/ 2016 Jabar.
Sejak pukul 09.00 Wib, masa GMBI terus berdatangan dan berkumpul di depan pintu masuk Gedung DPRD Jabar. Orasi dibarengi berbagai tuntutan terus diucapkan yang dimana salah satunya mengenai pembentukan tim pansus mengenai pelaksanaan PON XIX/ 2016 Jabar. Tak luput mereka-pun membakar ban sebagai aksi bentuk protes.
Ketua LSM GMBI, Fauzan, menegaskan dan mendesak kepada pihak DPRD Jawa Barat segera membentuk tim pansus dan rekomendasi audit investigasi terpisah untuk menangani KONI Jabar, PB PON XIX dan Disorda. Tujuannya, tidak lain agar dana hibah 2016 yang jumlahnya tidak sedikit bisa tepat sasaran.
“Sesegera mungkin mengingat pelaksanaan PON XIX sebentar lagi,” ucapnya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela unjuk rasa, (2/6).
Sekitar pukul 11.00 Wib, beberapa perwakilan GMBI dipersilahkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya dan diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPRD Jabar, Chumaedi.
Saat audiensi, Fauzan menyampaikan beberapa hal, diantaranya bahwa KONI Jabar yang merupakan lembaga non pemerintah adalah tolak ukur bagian dari pelaksanaan PON XIX. Selain itu, kata Fauzan, berbagai laporan yang masuk terkait adanya indikasi dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI Jabar bisa berakibat fatal terhadap masa depan atlet yang akan berlaga dan membela nama Jabar saat PON XIX.
“Selain aparat hukum dewan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah kepada KONI yang merupakan uang rakyat dan tupoksi dewan juga yang berperan atas penganggaran dana tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Chumaedi, menanggapi aspirasi tersebut dan akan berupaya mengawal bersama-sama gerakan pansus nanti. Akan tetapi anggaran 2016 yang dikhawatirkan ada penyalahgunaan belum bisa di periksa, karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2015 baru diserahkan dari BPK RI kepada Gubernur hari ini (kemarin-red) dan bila ada temuan-pun bisa dilakukan setelah paripurna.
“Baru anggaran 2015, sedangkan untuk 2016 LHP-nya pasti tahun depan,” imbuhnya.
Meski demikian, pihaknya akan berupaya sebisa mungkin memenuhi aspirasi rakyat, dia juga mengajak semua elemen untuk memantau kinerja pansus nanti dengan tim dari pihak eksekutif tentang LHP 2016.
“Tidak bisa secara tiba-tiba dibentuk tim pansus, harus dirundingkan dengan pimpinan yang lain karena pekerjaan kita bukan hanya itu saja. Namun, mari kita selesaikan bersama secara transparan,” tandasnya.(cr3)
