Pelaku Usaha Keluhkan Kondisi Infrastruktur Jalan

Agung Suryamal

Agung Suryamal

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pelaku usaha di Jawa Barat mengeluhkan tingginya biaya logistik dalam untuk mendistribusikan barang ke pasaran. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya pembangunan infrastruktur di Jabar sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam setiap pendistribusiannya.


Hal ini diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jabar Agung Suryamal Sutisno dalam diskusi yang digelar Forum Diskusi Wartawan Ekonomi Bandung, di Bandung, Senin (30/5). Dalam kesempatan itu, hadir juga Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa.

Agung mengatakan, tingginya biaya logistik ini berdampak pada harga barang di pasaran. Tingginya harga yang dikenakan akan mengurangi daya saing produk terutama di era persaingan global seperti saat ini.

Oleh karena itu, Agung pun memastikan pentingnya infrastruktur yang baik untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Jabar. Selain untuk mengurangi biaya logistik, kata Agung, infrastruktur yang baik akan memicu datangnya investasi.

“Manfaatnya kita bisa membuka investasi. Indonesia tujuan investasi kedua selain Singapura,” kata Agung.

Meski begitu, Agung menyebut, saat ini banyak pengusaha yang menanamkan modal di Jabar. Menurutnya, Jabar berada di lokasi yang sangat strategis, di samping memiliki jumlah penduduk yang paling banyak.

Kondisi ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. “Tapi ini tidak diiringi dengan daya dukung infrastruktur. Banyak akses jalan ke kawasan industri yang kurang baik,” katanya.

Selain infrastruktur darat, Agung berharap pemerintah mempercepat pembangunan bandara dan pelabuhan. Agung mengaku kecewa dengan dibatalkannya pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di Kabupaten Karawang.

“Perencanaan tiga tahun dibatalkan dalam waktu sehari,” ucapnya. Oleh karena itu, Agung meminta Pemprov Jabar agar mengawal pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang sebagai pengganti Cilamaya.

“Jabar mutlak harus memiliki sarana logistik yaitu bandara dan pelabuhan. Sebagai pusat industri, ini sangat diperlukan,” katanya.

Selain belum maksimalnya infrastruktur, Agung pun mengeluhkan tingginya pungutan liar. Sebagai contoh, kata Agung, pengiriman produk dari Sumatera Utara ke Pasar Induk Caringin di Kota Bandung memerlukan jutaan rupiah hanya untuk pungutan liar.

“Kami meminta pemerintah dan penegak hukum agar serius menghilangkan pungli ini,” pungkasnya.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya akan terus mengawal pembangunan 14 jalan tol di Jabar. Ini penting agar keberadaan jalan tol tersebut segera terwujud.

Sebagai contoh, Iwa mengaku pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) terus dilakukan. Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah menghitung dana talangan untuk pembebasan lahan kedua jalan tol tersebut.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meminta BPJT menuntaskan pembiayaan pembangunan tol non Trans Jawa tersebut. “Kementerian sudah memberikan kepastian terkait dana talangan Tol Soroja dan dana Cisumdawu,” kata Iwa.

Menurutnya, BPJT akan membayar kebutuhan dana pembebasan lahan yang sudah ditalangi oleh PT Citra Marga Lintas Jabar (PT CMLJ) senilai Rp 57 miliar. Prioritas pembayaran dana talangan ini karena pelaksana proyek membutuhkan dana tersebut untuk mempercepat pembangunan tol yang menjadi akses ke venue PON XIX/2016 mendatang.

“Yang menyangkut pembiayaan, Pak Dirjen Bina Marga menugaskan kepada kepala BPJT untuk segera menuntaskan segala terkait dengan dana talangan yang akan diberikan kepada pelaksana?. Sehingga tol Pasirkoja bisa digunakan dalam pelaksanaan pembukaan dan penutupan PON XIX Jawa Barat,” ucapnya.

Pembayaran dana talangan kini teknisnya sudah dirumuskan oleh BPJT dan tinggal pelaksanaan pencairannya. Hal inipun termasuk dasar hukum yang melandasi penggunaan dana talangan yang sudah dikucurkan PT CMLJ.

“Sebagai dasar hukumnya sudah ada Keputusan Menteri PUPR mengenai bentuk dana talangan yang dialokasikan untuk percepatan penyelesaian pembebasan lahan yang masih tinggal 6 persen lagi,” ujarnya.? Sementara itu, untuk Tol Cisumdawu, penyelesaiannya tetap akan menggunakan pinjaman dari Pemerintah Tiongkok.

Adapun untuk dana pembebasan lahan tengah dihitung kementerian dan BPJT. “Lalu akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Dengan demikian pendanaan untuk Tol Cisumdawu mulai bisa teratasi,” katanya.

Selain untuk pembebasan lahan, dana dari BPJT juga dibutuhkan untuk membayar uang muka kontraktor di lapangan. “Persisnya di satkar untuk jumlah uang muka detailnya berapa. Tapi yang jelas Kementerian PUPR mengakomodasi dan mengantisipasi segala permasalahan sehingga pendanaannya bisa mencukupi untuk penyelesaian sesuai target,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds