Disdikpora KBB Ancam Tindak Tegas Pungutan Liar PPDB

ilustrasi

ilustrasi

 


POJOKBANDUNG.com, KBB–Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat tidak mentolerir dan menindak tegas bagi oknum yang terbukti mengambil pungutan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang akan berlangsung beberapa minggu lagi pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Agustina Piryanti mengatakan, pungutan pada masa PPDB sangat dilarang karena seluruh biaya sudah termasuk dalam program pemerontah yaiu Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Ya tolong agar sama-sama diawasi, dan langsung laporkan saja apabila ada oknum yang memungut biaya untuk keungtungan pribadi dari PPDB. Untuk apa ada program BOS, apabila masih membayar, saya harap orang tua juga jeli dan dapat melaporkan apabila menemukan kejadian tersebut,” tutur Agustina kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/5).

Agustina pun mengakui, dirinya juga selalu menerima pengaduan atau laporan dari orang tua serta masyarakat di setiap tahunnya terkait pungutan liar PPDB. Terkait hal tersebut, menurutnya apabila terbukti ada oknum yang meraub keuntungan melalui pungutan pada PPDB pihaknya akan menjatuhkan sanksi disiplin berdasarkan Peraturan Penerintah no.53/2010 tentang disiplin PNS.

“Sampai sekarang belum ada yang sampai sanksi berat baru teguran karena berdasarkan peraturan pemerintah, kita akan kasih mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, sampai diberhentikan tidak dengan hormat,” ujarnya.

Di tempat yang sama Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Hasanudin menuturkan, pemberlakuan sistem PPDB online di tingkat SMA/K guna menjaga akuntanbilitas, kredibilitas, dan transparasi serta mencegah adanya pungutan liar pada masa PPDB.

“Hal tersebut diberlakukan di seluruh SMA/K negeri di KBB, selain untuk kemudahaan dalam pendaftaran juga untuk mencegah adanya pungutan liar,” ujarnya.

Lamjutnya Hasanudin mengatakan, untuk tingkat lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang berikutnya menargetkan hingga 85 persen, sedangkan 15 persenya selain ada yang tidak melanjutkan tetapi menurutnya kebanyak siswa melanjutkan di kota/kabupaten lain.

“Persiapan kita targetkan dapat menampung hingga 85 persen. Sedangkan untuk 15 persenya itu kebanyakan melanjutkan SMA/K mereka di lain tempat seperti di Cimahi atau Bandung, karena kita juga belum punya kebijakan rayonisasi seperti di Bandung,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Hasanudin, daya tampung sekolah pun harus ditambah, karena menurutnya saat ini daya tampung di setiap tingkatan sudah mulai seimbang sehingga tingkat siswa yang melanjutkan pun semakin bertambah.

“Ya semakin banyak sekolah luas bangunan yang tersedia, semakin banyak juga daya serap bagi siswa yang ingin melanjutkan,” pungkasnya. (bie)

Loading...

loading...

Feeds