Perppu Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Dinilai Tepat !

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengatur tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Aturan ini diharapkan mampu menekan tindak kejahatan seksual terhadap anak yang kini banyak terjadi.


Keputusan ini pun mendapat komentar dari kepala daerah di Jawa Barat. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menilai, terdapat hal yang lebih penting selain hukuman berat yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual. Menurutnya, harus ada upaya yang lebih substantif menyikapi kasus kekerasan seksual ini.

Pemberian sanksi seperti hukuman kebiri ini hanya menjadi ujung dalam sebuah tindakan hukum yang dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum saat kasus telah terjadi. Sehingga, diperlukan langkah prefentif sebagai hal yang lebih tepat.

“Ya setiap usaha untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan seksual kita harus sambut. Apapun usaha itu. Apa memperberat hukuman, atau upaya yang lebih substantif. Dalam arti menghilangkan akar masalahnya,” kata Heryawan, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/5).

Menurutnya, seorang predator seksual ini tidak jarang memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Kerentanan itulah yang menyebabkan ragam masalah di awal.

“Rentan karena perceraian, karena salah satu keluarganya kerja di luar negeri, atau salah satunya meninggal, dan tidak harmonis, kerentanan tidak terjaga. Itu memicu semuanya. Itu adalah sebab hulu sehingga di hilir ada pornografi dan miras,” ujarnya.

Heryawan menilai, kebiri adalah bagian dari pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terlebih pada anak. Sehingga, menurutnya pemerintah harus berperan aktif untuk mengantisipasi adanya dorongan orang melakukan tindak asusila.

“Kita menyambut baik untuk menghilangkan kekerasan seksual terhadap anak perempuan. Selain pemberatan, harus ada antisipasi menyeluruh lewat figurasi, keharmonisan sosial, program ketahanan keluarga. Itu semua harus dilakukan,” pungkasnya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku setuju dengan pemberian hukuman kebiri kepada para pelaku kejahatan seksual. Menurutnya, langkah itu sudah tepat untuk memberi efek jera.

“Saya dari awal sudah setuju soal gagasan itu. Keputusan perppu sudah sangat tepat. Presiden membaca kegelisahan hati nurani masyarakat,” kata Dedi, di Bandung, Kamis (26/05/2016).

Adanya pro kontra terkait perppu tersebut, kata Dedi, jangan terlalu dipermasalahkan. Hal ini sudah biasa karena setiap aturan yang dibuat pemerintah tidak bisa memenuhi harapan semua pihak.

“Pro kontra biasa. Kalau enggak nekad, enggak tegas negara ini,” katanya.

Hukuman kebiri sangat sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku. “Yang dihukumnya seksual karena perbuatan seksualnya. Dia tetap tidak kehilangan produktifitas hidup, dibanding hukuman mati,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berbagai kasus terus bermunculan. Mulai dari kasus Yuyun hingga kasus pemerkosaan terhadap korban berusia 2,5 tahun di Bogor. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

PDRI Siap Kawal Distribusi KIP Kuliah Merdeka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) akan memantau dan mengawal distribusi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka …