Usut Bangunan Ilegal di KBU, Pemprov Jabar Kesulitan Ini

Kawasan Bandung Utara (KBU)

Kawasan Bandung Utara (KBU)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku kesulitan dalam melakukan pendataan bangunan yang berada di Kawasan Bandung Utara (KBU). Padahal, data itu penting untuk menyisir bangunan ilegal yang ada di kawasan tersebut.


Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Jawa Barat Bobby Subroto mengatakan, pihaknya sangat memerlukan data keberadaan bangunan tersebut. “Ini perlu dilakukan karena kami sadar kalau hanya pemprov susah,” kata Bobby di Gedung Sate, Bandung, Jumat (20/5).

Bobby mengatakan, Pemprov Jabar telah berupaya melakukan pendataan bangunan di KBU. Namun, upaya yang dilakukan kurang maksimal karena pemerintah kabupaten/kota tidak ikut membantu dalam proses pendataan tersebut.

“Kita sudah mengusulkan ke Bappeda Jabar untuk memberikan anggaran ke kabupaten/kota untuk sama-sama lakukan pendataan. Kalau dibantu akan lebih cepat,” ujarnya.

Menurutnya, setelah adanya data jumlah bangunan di KBU, akan lebih mudah dalam melakukan penertiban bangunan ilegal. “Nanti kita seleksi mana yang bermasalah (melalui data yang didapat). (Dilakukan) pemetaan biar clear,” ucapnya.

Bangunan di KBU diduga banyak yang bermasalah. Sebagai contoh, kasus pembangunan hotel D’Areuy, di Desa Cikoneng, Kabupaten Bandung yang dibangun tanpa dilengkapi izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pihaknya pun meminta pembangunan hotel tersebut dihentikan terlebih dahulu sebelum proses administrasi perizinannya dilengkapi seluruhnya.

Terlebih, lokasi pembangunan hotel itu berada di KBU yang harus mendapat perhatian serius. “Kasus D’Areuy tahunya kita dapat laporan (masyarakat). Sekarang ini sedang klarifikasi ke Kabupaten Bandung. Karena infonya sedang pematangan lahan, sementara IMB belum ada. Jadi kita minta hentikan dulu,” ujarnya.

Bobby menuturkan, masalah tersebut harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Sebab, pemerintah daerahlah yang lebih tahu kondisi di lapangan.

Saat ini yang telah dilakukan pihaknya baru sebatas mengirimkan surat ke Pemkab Bandung meminta penghentian proses pembangunan tersebut. Jika dalam waktu 7-30 hari belum ada tindakan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran.

“Sebulan tidak ada upaya itu kita ingatkan lagi, pertanyakan sudah belum prosesnya. Kalau belum kita akan koordinasi dengan Satpol PP,” ucapnya.

Sementara itu, terkait perkembangan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU), menurutnya masih menunggu evaluasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dia memerkirakan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat akan selesai pekan depan.

“(Evaluasi pusat terkait revisi perda) belum turun. Batas waktunya 15 hari. Minggu depan ada kabar,” katanya.

Dia melanjutkan, jika evaluasi sudah turun, pemprov bersama pihak terkait lainnya akan segera membuat Peraturan Gubernur sebagai petunjuk teknis peraturan baru tersebut. “Akan membuat pergub untuk pengoperasiannya. Karena disitu mengatur insentif dan disinsentif bagaimana. Kelembagaan Samsat (satuan manunggal satu atap) bagaimana kelembagaannya. Itu akan coba kita urut,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds