Bupati Abubakar Belum Terima Rancangan Raperda KBU

Kawasan Bandung Utara (KBU)

Kawasan Bandung Utara (KBU)

 


POJOKBANDUNG.com, KBB–Hingga saat ini Bupati Bandung Barat Abubakar mengaku belum menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait revisi atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU). Meski demikian, Abubakar menyambut baik atas lahirnya revisi tersebut, untuk lebih mengintesifkan lagi masalah pengendalian dan pengawasan terhadap KBU.

“Bagi saya itu (Revisi Perda,Red) dilahirkan dalam rangka mengintensifkan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap Kawasan Bandung Utara KBU,” kata Abubakar di Ngamprah.

Adanya revisi, lanjut Abubakar, sebagai upaya penyadaran kepada seluruh stakeholder agar terlibat dan turut serta dalam mengendalikan dan mengawasi KBU. Selain itu, kata dia, dengan adanya revisi diharapkan agar kordinasi antara Pemprov dan Pemkab semakin lebih baik lagi.

“Kalau dari sisi perizinan, koordinasi selama ini sudah baik tidak ada Bupati yang mengeluarkan IMB tanpa ada rekomendasi izin dari Gubernur,” ujarnya.

Revisi Perda KBU diberlakukan untuk wilayah yang meliputi wilayah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat.

Abubakar mengatakan, penguatan terkait persoalan KBU saat ini, salah satunya menyangkut soal fungsi kawasan lindung. Dari seluruh lahan KBB, 55 persennya harus berupa kawasan lindung. “Artinya, pemahaaman kawasan lindung itu tentunya pembangunan yang akan terjadi itu orientasinya harus berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti pembangunan komplek perkantoran Pemkab Bandung Barat yang saat ini masih berlangsung, karena berada di wilayah KBU maka untuk bangunan gedungnya pun jadi terbatas. Dari 55 persen dari target 100 hektar luas lahan yang telah dibebaskan, berdasarkan Perda yang berlaku maka hanya 20 persen saja yang digunakan untuk bangunan gedungnya. Sementara sisanya akan dijadikan sebagai hutan kota.

“Bisa dilihat prosentase kawasan terbangunnya terbatas, jadi konsep pembangunannya vertikal keatas. Kita ingin memberikan contoh karena ini merupakan pusat pemerintahan dan sebagian besar lahannya masih di wilayah KBU,” terangnya.

Seperti diberitakan, Implementasi hasil revisi Perda Nomor 1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) masih harus menunggu evaluasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Selama masa evaluasi tersebut, aturan menymangkut masalah KBU masih mengacu pada Perda yang lama sampai Perda baru diundangkan menjadi peraturan daerah. (bie)

Loading...

loading...

Feeds