Kemiskinan di Jabar Meningkat, Program Ini yang Harus Dipangkas

Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Tingginya angka kemiskinan di Jawa Barat diakibatkan masih banyaknya program pembangunan yang tidak tepat sasaran. Meski menghabiskan dana yang cukup besar, program-program tersebut hanya bersifat seremoni sehingga tidak berdampak apapun terhadap masyarakat.


Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golongan Karya Jabar Dedi Mulyadi saat dimintai komentarnya terkait jumlah warga miskin di Jabar. Seperti diketahui, baru-baru ini, Badan Pusat Statistik merilis jumlah warga miskin di Jabar mencapai 4,4 juta jiwa.

Dedi menyontohkan, masih banyak program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya hanya simbolis saja. “Sekarang sering simbolisme saja. Seminar, ngumpul-ngumpul. Harusnya ada langkah taktis yang dilakukan,” kata Dedi saat menghadiri peluncuran program layanan satu atap tenaga kerja Indonesia (TKI), di Gedung Sate, Bandung, akhir pekan kemarin.

Oleh karena itu, Dedi yang juga Bupati Purwakarta ini mengaku akan mendorong perubahan agar program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. Pihaknya menginstruksikan kepala daerah di Jabar yang berasal dari Partai Golkar agar mengubah program penanggulangan kemiskinan.

Jika sebelumnya banyak program yang hanya bersifat seremoni, ke depan harus diubah menjadi program yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini pun, kata Dedi, akan diinstruksikan kepada seluruh anggota DPRD asal Jabar.

“Golkar harus memelopori perubahan desain pembangunan. Angka prioritas harus menonjol. Golkar harus memeloporinya, jangan terbuai ikut-ikutan,” katanya.

Sebagai contoh, Dedi akan meminta anggota DPRD Jabar asal partainya mengurangi perjalanan dinas ke luar kota dan provinsi. Menurutnya, hal ini cukup menguras anggaran sehingga akan lebih baik jika dialihkan ke program di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

“Program bimtek dan perjalanan dinas luar provinsi diturunkan. Yang diperbesar ongkos kunjungan di daerah pemilihan,” katanya.

Selain menguras biaya, lanjut Dedi, perjalanan dinas luar provinsi itu pun akan menguras energi anggota dewan. “Itu menurunkan energi anggota DPR. Habis waktu dan tenaganya. Kapan berpikir untuk program strategis? Kalau hanya habis untuk nongkrong di cafe-cafe, mana ada untuk memikirkan masyarakat di dapilnya,” tegasnya.

Menurut Dedi, kunjungan resmi anggota dewan ke daerah pemilihan hanya dilakukan saat reses. Dengan jumlah reses dalam setahun yang hanya 2-3 kali, menurutnya hal itu sangat kurang sehingga intensitasnya harus ditambah.

Jika program di daerah pemilihan ditambah, kata Dedi, masyarakat di daerah tersebut akan merasakan langsung manfaatnya. “Kegiatan anggota dewan dalam sebulan dibagi dua. Dua minggu administratif, dua minggu publik, yaitu di dapil,” katanya.

Sehingga, sebesar apa pun biaya yang dikeluarkan, tidak akan sia-sia karena berdampak langsung terhadap masyarakat di setiap daerah pemilihan. “Itu pun akan memberi penghasilan lebih bagi anggota dewan. Pendapatannya bisa dua kali lipat. Tapi efisiensi dan efektifitasnya nya bagus,” katanya.

Berdasarkan hasil kajiannya, tambah Dedi, pemangkasan program simbolis yang dialihkan ke program riil masyarakat akan menghemat anggaran hingga 60 persen. “Bakal ada penghematan 60 persen. Dialihkan untuk anggaran kesejahteraan, produktifitas meningkat,” katanya seraya menyebut hal ini sudah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (agp)

Loading...

loading...

Feeds