Hati-hati Beli Properti di Kawasan Bandung Utara

Kawasan Bandung Utara (KBU)

Kawasan Bandung Utara (KBU)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyayangkan lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah setempat terkait penjagaan Kawasan Bandung Utara. Hal ini terlihat dari banyaknya dugaan bangunan liar di kawasan resapan air tersebut.


Bahkan, Deddy menyebut, terdapat salah seorang kepala desa yang mengaku tidak tahu adanya pendirian bangunan di wilayahnya yang masuk dalam area KBU. “Ini kepala desa enggak tahu ada lahannya sedang dibangun. Katanya (kepala desa) kemarin enggak ada, sekarang tiba-tiba ada. Gimana caranya? Kemana saja? Itu kerusakan akhlak,” kata Deddy di Bandung, Minggu (15/5).

Padahal, tambah Deddy, pemerintah setempat seharusnya menjadi ujung tombak dalam menjaga KBU agar tetap menjadi daerah resapan air. Sebab, mereka berada di garis terdepan sehingga lebih mengetahui kondisi terkini di lapangan.

“Ini yang membuat pendataan dan penertiban susah juga,” ujarnya. Oleh karena itu, menurut Deddy, perlu ada komitmen dan kesepahaman dari semua pihak terkait KBU ini.

Seluruh lapisan pemerintah dan pihak terkait lainnya harus memiliki integritas yang baik agar tidak ada lagi bangunan ilegal di KBU. “Makanya kita perlu paktaintegritas dari bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa,” katanya.

Bahkan, kata Deddy, dengan adanya pakta integritas ini, oknum-oknum yang melanggar bisa diberi sanksi tegas. “Ada paktaintegritas yang punya resiko terhadap jabatan,” katanya seraya menyebut paktaintegritas ini akan dilakukan setelah terbentuknya samsat KBU.

Lebih lanjut Deddy katakan, pihaknya tengah melakukan verifikasi terhadap bangunan-bangunan yang ada di KBU. Setiap bangunan di wilayah tersebut akan dicek kelengkapan dokumennya untuk mengetahui bangunan mana saja yang ilegal dan akan ditertibkan.

“Minggu depan akan diketahui bangunan mana saja yang melanggar,” katanya. Oleh karena itu, Deddy mengimbau masyarakat agar hati-hati saat hendak membeli rumah, apartemen, dan bangunan lainnya di KBU.

Sebab, kata Deddy, meski fisiknya sudah ada, bangunan tersebut belum tentu memiliki izin dan dokumen kelengkapan lainnya. Sebagai contoh, bangunan yang diperjualbelikan itu tidak mengantongi rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Artinya bencana potensinya sangat besar. Jangan membeli bencana untuk diri sendiri. Jadi kalau mau beli rumah, apartemen, tanya dulu, ada enggak rekomendasi dari pemprov? Kalau tidak ada, anda membeli bencana untuk keluarga anda dan masyarakat lainnya,” bebernya.

Deddy menyebut, masyarakat harus diberitahu hal ini agar bangunan-bangunan yang melanggar itu tidak laku saat dipasarkan. “Supaya pengembang yang nakal berhenti, enggak laku. Karena bisa jadi nanti dibongkar. Anda membeli bencana kalau tidak memeriksa secara menyeluruh prosedur pembangunannya,” katanya seraya menyebut pihaknya akan segera merilis bangunan mana saja yang melanggar. (agp)

Loading...

loading...

Feeds