KPK Janjikan Layanan Ekstra untuk TKI Jabar

Indra Sjafri

Indra Sjafri

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan terhadap proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama sektor buruh. Berbagai persoalan dan hambatan yang kerap menghampiri buruh migran ini ditargetkan tak terulang lagi mulai tahun depan.


Sekretaris Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono mengatakan, pihaknya bersama sejumlah instansi lain akan meningkatkan tata kelola pelayanan terhadap TKI mulai awal keberangkatan ke luar negeri hingga kepulangannya kembali ke Tanah Air. Hal ini merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat terutama kaum pekerja buruh migran.

“Negara harus hadir di tengah-tengah mereka,” kata Hermono usai menghadiri penandatanganan Komitmen Bersama Program Perbaikan Tata Kelola Layanan Tenag Kerja Indonesia di Jabar, Jumat (13/5), di Gedung Sate, Bandung. Acara itu dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarief, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, serta bupati dari sembilan kepala daerah yang menjadi pengirim TKI terbanyak di Jabar.

Hermono menyebut, selama ini banyak persoalan yang terjadi terkait keberangkatan TKI ke negara tujuan. Persoalan administrasi menjadi salah satu yang paling utama karena keberangkatan TKI ini tidak diketahui pemerintah setempat.

Bahkan, terjadi juga pemalsuan dokumen terutama menyangkut identitas TKI. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan yang diberikan kepada perusahaan pengerah tenaga kerja (sponsor) dalam mengurus keberangkatan buruh migran itu.

“Sehingga kami membuat ini, program komprehensif. Layanan terpadu satu pintu untuk efisiensi. Sejak pemberangkatan (TKI) sampai kembali ke Indonesia,” kata Hermono.

Selain memperketat proses administrasi, layanan satu pintu ini pun akan memberikan kemudahan lainnya bagi TKI, di antaranya menekan pungutan liar yang selama ini membebani TKI. Sebagai gambaran, kata dia, dari total dua tahun masa kerja, TKI harus menyetor gaji mereka selama enam bulan ke sponsor sebagai pengganti biaya keberangkatan.

“Tidak hanya itu, dengan adanya layanan satu atap ini pun, TKI akan mendapat perlindungan online, pinjaman dana bagi TKI dan keluarga untuk berusaha, serta penyelesaian asuransi yang dihadapi TKI,” katanya seraya menyebut hal ini terwujud berkat kerjasama pihaknya dengan KPK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Nantinya, kata dia, pelayanan satu atap ini akan tersedia di setiap kabupaten/kota sehingga bisa lebih mudah dalam memberikan pelayanan. “Bahkan kami pun membangun di perbatasan seperti di Nunukan. Nantinya akan kita coba juga di Batam dan Entikong,” katanya.

Lebih lanjut dia katakan, pihaknya menjadikan Jabar sebagai provinsi percontohan penatakelolaan TKI ini. Jika berhasil, hal ini akan diterapkan juga di provinsi lain.

“Memilih Jabar jadi model bukan karena TKI-nya terbanyak, bukan pula karena Jabar paling dekat dengan Jakarta. Tetapi karena kami melihat kepala daerah di Jabar memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki penatakelolaan TKI. Apa yang kita bangun tak ada hasil apa-apa tanpa komitmen kuat,” katanya seraya menyebut pelayanan satu atap ini bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, pihaknya mendukung perbaikan tata kelola pelayanan TKI. Nantinya, KPK akan mensupervisi langsung pelaksanaan layanan satu pintu tersebut.

Pihaknya pun akan mengecek pelanggaran administrasi yang saat ini terjadi. “Kalau saja dilaporkan, ada banyak manipulasi pengurusan KTP, passport. Itu domainnya KPK, itu akan kita cek,” katanya seraya menyebut KPK akan memfasilitasi agar setiap instansi terkait lainnya bisa berkoordinasi dengan baik.

Setelah adanya sinergitas di antara instansi terkait, KPK akan memonitor pelaksanaan layanan satu pintu tersebut apakah sesuai yang dijanjikan atau tidak.

“Tadikan sudah sepakat tanda tangan nanti 2-3 bulan lagi. Kita lihat, kalau tidak dijalankan dengan baik, kita akan laporkan ke Presiden,” katanya.

Lebih lanjut Laode katakan, pungutan liar yang membebani TKI sangat besar dalam setiap tahunnya. Meski tidak menyebut angka pasti, menurutnya hal ini diketahui berdasarkan hasil inspeksi KPK di bandara.

“Banyak sekali pungutan liar, sebelum dan setelah pulang. KPK sudah sidak di bandara, dan itu banyak,” katanya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik adanya layanan satu atap ini. Sebab, kata Heryawan, dalam menatakelola TKI ini, diperlukan kerjasama antar unsur terkait baik pemerintah daerah, pusat, maupun instansi vertikal.

“Tentu regulasinya tidak sendirian. Tidak beres perda, pergub. Harus ada penataan regulasi dari Kemenaker, saat yang bersamaan BNP2TKI dan dorongan dari pemprov, kabupaten/kota, BI, OJK, Kanwil Kemenkumham. Ada juga KPK yang memimpin penatakelolaan TKI ini,” katanya seraya menyebut pihaknya akan berkomitmen dalam menjalankan ini.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik terobosan ini. Sebab, selama ini persoalan TKI menjadi beban bagi pemerintah daerah.

“Tidak tahu menahu ada warga yang berangkat, tapi tiba-tiba ada tuntutan harus tanggung jawab,” katanya. Menurutnya, dalam setiap keberangkatan TKI, pemerintah daerah tidak diberitahu oleh sponsor.

Padahal, kata dia, jika pemerintah daerah diberitahu, pihaknya siap membiayai keberangkatan TKI tersebut. “Kami siap dari pembiayaan. Kalau harus dibiayai, apalagi tenaga profesional, kita siapkan. Ketika dilarang pun, kalau harus jualan, lebih baik jualan dari nanti bermasalah. Akan lebih baik daripada martabat negara jatuh,” bebernya.

Oleh karena itu, Dedi berharap setiap TKI yang berangkat harus mendapat izin dari pemerintah daerah. “Tidak diizinkan ke luar negeri tanpa izin bupati,” katanya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Rizieq Syihab Terancam Pidana

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab telah meninggalkan Rumah Sakit (RS) Ummi di Kota Bogor, Sabtu (28/11).