Pengelola Cafe Taman Hutan Raya di Bandung Klaim Berizin

Slah satu cafe di Taman Hutan Raya Bandung

Slah satu cafe di Taman Hutan Raya Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Para pengelola kedai makanan di Taman Hutan Raya (Tahura) Ir H Djuanda, Bandung menyayangkan rencana penertiban yang akan dilakukan oleh Satpol Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka merasa usaha yang dijalankan telah memiliki izin resmi dari pemerintah.


Salah seorang pengelola cafe, Iswanto, mengatakan, pihaknya mengaku telah menempuh prosedur yang benar dalam berusaha ini. Tidak ada satu pun aturan yang dilanggar selama keberadaan cafenya tersebut.

“Kami perlu mengklarifikasi pemberitaan yang beredar selama ini. Kami berusaha secara baik dan benar, sesuai aturan. Kami memiliki izin untuk usaha di sana,” kata dia dalam jumpa pers, di Tahura, Bandung, kemarin.

Dalam menggunakan lahan itu, pihaknya menyewa ke Balai Pengelola Hutan Dinas Kehutanan Jabar. Perjanjian sewa menyewa ini diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor.522/kep 696 Dishut/2010 Tentang Pendelegasian Wewenang Kerjasama Pengelola Tahura Ir. Djuanda.

Keputusan Gubernur tersebut, kata dia, menyebutkan pihak pengelola Tahura memiliki otoritas untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat atau pihak lainnya. Namun, tambahnya, yang tidak kalah penting adalah lokasi kedai berada di tempat yang diperbolehkan oleh aturan dan undang-undang.

“Di sini ada tiga kawasan, di antaranya untuk konservasi dan pemanfaatan. Kalau untuk konservasi, memang enggak boleh digunakan apa pun. Kalau pemanfaatan, boleh,” katanya.

Selain itu, kedai yang dibangunnya pun tidak mengubah kondisi hutan. “Tidak ada pohon yang ditebang. Bangunan yang ditembok pun hanya untuk toilet saja,” katanya.

Mereka pun berkilah, keberadaan kedainya itu mampu memberi lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Menurutnya, terdapat sekitar 100 pegawai yang diserap.

“Keberadaan kedai pun mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Mereka banyak yang menikmati kedai-kedai kami. Turis asing pun menyukainya,” katanya seraya menyebut usahanya ini pun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010.

“Berdasarkan aturan itu, pembangunan sarana prasarana wisata alam tidak mensyaratkan perlunya IMB. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat edaran SE.7/menlhk-KSDAE/2015 Tentang Perizinan dan Pungutan Pajak/retribusi dalam pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi,” katanya.

Dia menyebut, terdapat empat kedai di blok pemanfaatan Tahura Djuanda dengan luas bangunan rata-rata mencapai 200-300 meter. Bangunan kedai terbuat dari kayu dan tidak permanen. “Memiliki estetika dan corak yang natural agar selaras dengan lingkungan tahura. Posisi kedai sendiri berada di sela-sela tegakan kayu, hal ini untuk menjaga agar tidak merusak tegakan kayu,” katanya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds