Kelola Program Kepemudaan, Ini yang Dibutuhkan Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan membutuhkan peraturan lain dalam hal implementasi di daerah, yaitu Peraturan Daerah (Perda). Jawa Barat (Jabar) bisa dibilang agak terlambat untuk membentuk perda yang mengatur tata kelola program kepemudaan dibanding beberapa daerah lainnya.


Payung hukum berbentuk perda ini yang menjadi bahasan paling menarik dalam Seminar Kebijakan Kepemudaan yang diselenggarakan Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Jawa Barat di Hotel Naripan, Kamis (28/4) lalu.

Kepala Disorda Jabar, Yudha Munajat Saputra mengatakan, komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk menyelenggarakan kegiatan kepemudaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemuda itu sendiri. “Seminar ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah yang harus diambil pemerintah agar pelayanan kepemudaan bisa terselenggra dengan baik dan bentuk serta jenis kegiatannya selalu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pemuda itu sendiri,” kata Yudha saat membuka acara.

Ia menambahkan, draf Raperda kepemudaan sudah dirampungkan Biro Hukum Setda Jabar. Informasi ini, lanjut Yudha, menjadi salah satu topik bahasan yang mendapatkan reaksi positif dari peserta.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jabar, Yomaius Untung menyatakan, DPRD Jabar menyambut baik ususlan Pemprov Jabar dalam menyusun Raperda pelayanan kepemudaan. (mun)

Loading...

loading...

Feeds

Rizieq Syihab Terancam Pidana

Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab telah meninggalkan Rumah Sakit (RS) Ummi di Kota Bogor, Sabtu (28/11).