May Day, Buruh Kabupaten Bandung Ogah Demo, Gantinya Ini…

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, SOREANG– Para buruh di Kabupaten Bandung, tidak akan melakukan aksi unjuk rasa dalam merayakan peringatan Hari Buruh se-Dunia atau May Day nanti. Sebagai gantinya ribuan buruh akan melakukan kerja bakti melakukan bersih-bersih di Sungai Citarum.


“Untuk demo ke Jakarta ada juga perwakilan, karena itu kebijakan dari serikat pekerja, tapi tidak akan demo di kabupaten,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung, Rukmana (29/4).

Para buruh di Kabupaten Bandung, kata Rukmana, memilih memperingati May Day dengan cara positif yakni melakukan bersih-bersih di Sungai citarum yang akan dilakukan secara serentak di tiga titik pada 4 Mei mendatang.

“Bersih-bersih sampah di tiga titik Sungai Citarum, seperti Majalaya, Cisirung dan Banjaran,”katanya.

Di Majalaya, sebanyak 1.000 buruh akan terlibat dalam bersih-bersih Sungai Citarum dan di Banjaran 500 buruh, sementara di Cisirung 1.500 buruh melakukan hal yang sama.

“Sekitar 3.000 pekerja akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Hal ini menunjukkan peringatan May Day tidak hanya dengan aksi turun ke jalan, tapi bisa dengan bentuk syukuran atau memelihara lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris jenderal FSPSI Kabupaten Bandung, Obet mengatakan, rencana para buruh melakukan kerja bakti untuk membersihkan Sungai Citarum dalam memperingati may day merupakan langkah yang bagus.

Namun, dia berharap agar buruh, pemerintah juga perusahaan tidak melupakan esensi dari perjuangan para buruh.

Sampai saat ini, kata Obet, pemenuhan hak normatif buruh di Kabupaten Bandung, banyak sekali penyimpangan dan pembiaran dari pemerintah daerah.

“Saya 1.000 persen setuju sekali dengan kegiatan bakti sosial pada saat May Day itu. Tapi jangan sampai melupakan esensi perjuangan buruh, harusnya organisasi buruh itu juga tetap menyuarakan aspirasi tentang penderitaan para buruh yang menjadi anggota organisasinya,” ungkapnya.

Obet mengatakan, saat ini masih banyak perusahaan yang tidak memberlakukan aturan normatif. Seperti upah yang masih dibawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2016, kepesertaan BPJS, buruh yang telah bertahun-tahun bekerja namun masih berstatus kontrak dan sewaktu-waktu bisa diberhentikan tanpa aturan yang jelas.

“Bahkan belakangan ini saya dengan ada salah satu perusahaan besar di kawasan Dayeuhkolot yang menghapuskan jatah uang makannya. Padahal, itu adalah hak normatif buruh yang harus dipenuhi perusahaan. Tapi ini dihilangkan oleh perusahaan, dan ini preseden buruk, bisa saja diikuti oleh perusahaan-perusaaan lainnya. Lalu kemana organisasi buruh yang seharusnya memperjuangkan nasib anggotanya itu,” pungkasnya. (Mld)

Loading...

loading...

Feeds