Tiga Kabupaten di Jabar Ini Tunggu Pengesahan Jadi Daerah Otonomi Baru

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan

 


POJOKBANDUNG.com, JOGJAKARTA–Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Seperti diketahui, di Jabar terdapat tiga daerah yang disiapkan menjadi DOB yakni Kabupaten Bogor (Bogor Barat), Kabupaten Garut (Garut Selatan), dan Kabupaten Sukabumi (Sukabumi Utara).

Ke-tiga daerah yang diajukan menjadi DOB memiliki jumlah penduduk cukup banyak dengan cakupan wilayah yang luas, sehingga perlu adanya pemekaran. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membenarkan, terdapat tiga daerah yang nyaris menjadi DOB.

“Sekarang ada aturan baru. Ada tiga daerah nyaris selesai (disahkan menjadi DOB) di akhir 2014. Tapi ada satu dan lain hal tidak selesai,” kata Heryawan usai meresmikan Asrama Mahasiswa Jabar di DI Jogjakarta, di Kota Jogjakarta, Selasa (26/4).

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang cara pembentukan DOB, terdapat aturan baru yang diterapkan. Dalam undang-undang tersebut, setiap daerah calon DOB harus mendapat masa percobaan selama tiga tahun sebelum nantinya ditetapkan sebagai DOB.

Namun, sampai saat ini Pemprov Jabar belum menerima petunjuk teknis terkait aturan baru tersebut dari pemerintah pusat. Akibatnya, kata Heryawan, pihaknya belum bisa melanjutkan proses pengesahan tiga DOB itu.

“Sampai sekarang petunjuk teknisnya belum ada. Kita masih menunggu keputusan pusat,” ujarnya.

Padalah, tiga daerah yang diajukan menjadi DOB sudah sangat siap mulai dari sisi administrasi dan kesiapan wilayahnya. “Kalau Kemendagri meminta segera ada calon DOB yang diuji ditransisikan kita sudah siap. Tinggal tentu di pusat ada proses lagi lebih lanjut,” ucapnya.

Lebih lanjut Heryawan katakan, dengan jumlah penduduk Jabar yang mencapai 46 juta, Jabar sudah sangat memerlukan pemekaran. Pemerataan pembangunan dapat terjadi jika lahir daerah hasil pemekaran baru.

“Di Bogor jumlah penduduk 5,4 juta. Ini sangat cocok kalau ada pemekaran. Kalau ada pemekaran, grade Jabar pasti dapat A,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowan mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang membahas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang Tata Cara Pembentukan DOB. PP tersebut diubah menyusul direvisinya Undang-Undang 32/2004 menjadi 23/2014.

“Salah satunya yang perlu dimasukan adalah norma tentang daerah persiapan. Begitu dibentuk, enggak dilepas begitu saja, tapi ada kontrol jelek atau bagusnya,” katanya.

Selain itu, sebelum DOB benar-benar disahkan, pihaknya akan mengawasi untuk melihat potensi dari DOB tersebut. Nantinya, selama tiga tahun akan ada pemerintahan sementara untuk mengurus DOB tersebut.

“Setelah tiga tahun nanti dievaluasi. Kalau pemerintahan sementara menyatakan baik, maka lolos jadi daerah otonomi baru,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds