Soal Mobil Dinas Baru, Ini Sikap Tegas Golkar Jabar

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi

Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Partai Golongan Karya Jawa Barat mempertegas sikapnya setelah memiliki pemimpin baru. Salah satunya dengan menolak rencana pengadaan mobil operasional bagi anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketua DPD Golkar Jabar yang baru terpilih, Dedi Mulyadi, mengatakan, pengadaan mobil baru ini tidak penting karena masih banyak tugas lain yang harus diselesaikan. Menurutnya, pemerintah harus membuat skala prioritas dalam menyusun kebijakan anggaran agar fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Di tengah 50 persen masyarakat Jawa Barat yang belum memiliki MCK layak, malah muncul kebijakan yang melukai perasaan. Ini sungguh ironis,” kata Dedi saat dikonfirmasi di Bandung, Senin (25/4).

Menurutnya, prioritas kebijakan anggaran murni untuk menyelesaikan persoalan yang kerap terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat. Sebagai contoh terus terulangnya banjir seperti di Kabupaten Bandung dan Bekasi.

“Urgensi hari ini sebenarnya masalah banjir. Kita lihat, dahulu hanya Kabupaten Bandung saja. Kini Kabupaten Bekasi juga ikut banjir. Fokus anggaran seharusnya ada pada revitalisasi lingkungan terutama Daerah Aliran Sungai Citarum,” katanya.

Selain itu, Dedi meminta Fraksi Golkar di DPRD mengidentifikasi persoalan pendidikan dan infrastruktur. “Pos-pos anggaran untuk pendidikan dan infrastruktur juga termasuk prioritas kebijakan publik yang harus segera terealisasi,” katanya.

Oleh karena itu, Dedi mengimbau anggota legislatif dari Partai Golkar Jabar agar konsisten bekerja dalam mengabdi untuk masyarakat. “Seluruh anggota dewan terutama yang berasal dari Partai Golkar harus amanah dan memiliki common sense kerakyatan, sebab mereka dipilih oleh rakyat, maka sudah sepantasnya berjuang demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

Dedi pun menyebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Jabar akan meminta Pemprov Jabar untuk mencoret anggaran yang tidak penting seperti pengadaan mobil dinas. “Saya sudah memerintahkan jajaran Fraksi DPRD Partai Golkar Jawa Barat untuk menolak mobil dinas,” katanya.

Fraksi Golkar DPRD Jabar menyatakan dukungannya terhadap sikap Dedi tersebut. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jabar Ali Hasan mengatakan, pihaknya menolak rencana pengadaan mobil operasional DPRD Jabar.

“Kalau Ketua (DPD Golkar) minta ditolak, kita akan laksanakan. Fraksi Golkar akan fatsun dan mendukung sikap Pak Dedi Mulyadi. Itu instruksi partai,” kata Ali.

Disinggung apakah berubahnya sikap Fraksi Golkar DPRD Jabar itu akibat ancaman Dedi yang akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) bagi anggota fraksi yang tidak mengikuti instruksi partai, Ali membantahnya.

“Saya enggak tahu kalau ada ancaman PAW. Tapi yang jelas Fraksi Golkar akan ikuti instruksi pimpinan partai (untuk menolak pengadaan mobil),” singkatnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds