Pemkab Bandung Barat Dituding Lamban Mengatasi Sampah

 


POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH–Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai telah mengabaikan persoalan sampah di KBB, karena pengangkutan sampah di Kabupaten Bandug Barat dinilai lamban. Akibatnya, banyak warga yang membuang sampah di sembarang tempat atau Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar hingga menumpuk karena tidak diangkut.

Berdasarkan pantauan, sejumlah sampah sering terlihat menumpuk hingga mengeluarkan bau tidak sedap di beberapa kecamatan seperti, Kecamatan Lembang, Cililin, Cihampelas, Padalarang, dan Ngamprah.

Menurut Kepala Bidang SDM dan Pencemaran Lingkungan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKMPL) KBB, Budi Setiawan, kinerja pemerintah KBB dalam pengangkutan sampah memang patut dipertanyakan.

Pasalnya, hingga kini sampah-sampah rumah tangga masih banyak yang berserakan di titik-titik tertentu. Misalnya, di pinggir jalan raya, di belakang sela-sela pemukiman, dan di sisi jembatan BBS di Cihampelas. Daerahnya pun tersebar, terutama yang padat penduduk seperti Padalarang, Batujajar dan Cihampelas.

“Karena itu, sampah jadi menumpuk karena tidak diangkut. Saya belum melihat kinerja dari pemerintah kabupaten soal sampah ini, dan patut dipertanyakan,” tutur Budi kepada wartawan belum lama ini.

Budi mengatakan, akibat adanya penumpukan sampah, ketika hujan turun, sampah tersebut jadi hanyut ke saluran drainase, akibatnya arus air hujan di selokan pun terhambat karena sampah yang hanyut itu. Bahkan, tidak sedikit warga yang malah memanfaatkan hujan untuk membuang sampah ke jalan.

“Kan kalau seperti ini harus dipertanyakan, hujan malah dimanfaatkan warga untuk buang sampah. Ya jelas banjir cileuncang terjadi,” ungkapnya.

Budi mengatakan, pengangkutan sampah oleh pemerintah KBB terlalu difokuskan pada kawasan perumahan, petugas kebersihan pun kerap enggan mengangkut sampah dari pemukiman warga di luar kawasan perumahan.

Padahal, menurutnya, seharusnya petugas tidak timbang pilih dalam pengangkutan sampah. Terlebih, beberapa warga sudah membayar iuran per bulan untuk pengangkutan sampah. Ia tidak tahu alasan petugas kebersihan seperti itu. Namun, kenyataannya, sampah-sampah yang dari rumah warga itu memang tidak diangkut.

“Sebagian ada yang dibuang ke sungai (di jembatan BBS/Citarum), dibuang ke selokan, dan ada juga yang dibakar, dan di samping jalan. Saya harap petugas dapat mengangkut semua,” jelas dia.

Budi menambahkan, perlu ada penambahan armada operasional untuk pengangkutan sampah. Selain itu, juga perlu ada sosialisasi untuk memahamkan masyarakat tentang tata cara pembuangan sampah yang benar.

Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dan substansial. Jangan sampai, agenda seromonial sosialisasi tersebut malah menghasilkan banyak sampah dari makanan yang terbuang. “Sampah ini kalau dikelola ya akan jadi barokah. Warga juga akan tertib. Misal per bulan sekian, warga akan kasih karena kan merasa dibantu,” kata dia.

Sebetulnya, jelas Budi, KBB itu merupakan kawasan yang paling terkena dampak dari kondisi pencemaran di sungai Citarum. Sebab, titik yang paling tercemar di sungai tersebut terletak di kawasan jembatan BBS yang menjadi perbatasan antara kecamatan Cihampelas dan Batujajar. Buangan air dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Cimahi, melewati jembatan BBS itu.

“Dari situ lalu masuk ke waduk saguling. Kalau sudah dari waduk Saguling itu mah sudah bersih. Lalu masuk ke waduk Cirata, terus ke waduk Jatiluhur,” ujar dia.

Budi juga meminta pelaku industri untuk memaksimalkan Ipalnya. Ia yakin seluruh perusahaan sudah memiliki Ipal, tapi biasanya tidak dioptimalkan. Banyak perusahaan yang mengambil kesempatan membuang sampah pada jam-jam tertentu, yakni dari jam 10 malam hingga jam 4 pagi. “Saya juga berharap jangan sampai hujan ini juga dijadikan pabrik untuk buang limbahnya tanpa diolah dulu,” tutur dia.

Jika itu terabaikan, maka jelas air bersih di KBB bakal tercemar, dan akan mempercepat proses sedimentasi. Itu sama saja membunuh hewan yang ada di Saguling. “Penambak ikan yang pakai jaring terapung juga kasihan karena ikannya jadi berkurang,” ujar dia.

Semua pelaku usaha di KBB sebetulnya sudah memahami kewajibannya. Namun, karena untuk mengefisienkan biaya, perusahaan pun memilih untuk membuang limbahnya pada jam-jam tertentu. “Semua sudah paham, ini karena hitung-hitungan keuntungan saja,” ujar dia.

Selain itu menurut Budi, juga perlu ada normalisasi drainase di sekitar pabrik. Sebab, rata-rata kedalaman drainase hanya setengah meter dan lebarnya hanya semeter. Drainase di sekitaran pabrik saat ini tidak cukup untuk menampung air limpahan hujan ataupun buangan limbah.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Anugerah menuturkan, pengangkutan sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan pengajuan dari pihak masyarakat, baik itu dari desa atau kecamatan.

Jika tidak ada pengajuan, maka pihaknya tidak akan mengangkut sampah dari pemukiman itu. “Kalau ada yang mengajukan, tentu ada iurannya, ada biaya retribusinya. Kita akan mengangkutnya,” kata dia.

Selama ini, Anugerah mengklaim tidak ada kendala dalam pengangkutan sampah di KBB. Hanya saja, ia mengakui, jumlah armada pengangkut sampah memang masih kurang. Dari sekitar 50 armada truk pengangkut sampah yang dibutuhkan, KBB baru memiliki 27 truk.

“Kita tidak mungkin mengangkut sampah rumah tangga lalu dibawah ke TPS. Karena itu, paling tidak, sampah ini bisa diolah dulu oleh masyarakat,” ujar dia. Pengangkutan sampah selama ini, lanjut dia, lebih diutamakan pada wilayah perkotaan, seperti Padalarang, Ngamparah dan Batujajar. (bie)

Loading...

loading...

Feeds