Aher Bantah PNS Fiktif di Pemprov Jabar

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membantah adanya PNS fiktif di lingkup Pemerintah Provinsi Jabar. Heryawan pun memastikan tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening 120 PNS fiktif.


Heryawan mengaku, pihaknya telah melakukan verifikasi terkait adanya 120 PNS fiktif tersebut. Dari hasil verifikasi yang dilakukan, menurutnya PNS yang dianggap fiktif itu merupakan PNS telah pensiun, pindah tugas, dan meninggal dunia.

“Kami sudah verifikasi tidak ada yang fiktif sama sekali. Jadi gini, sejak bulan Februari sampai April ada yang meninggal, pensiun, dan pindah tugas. Itu totalnya ada 120,” kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jumat (22/4).

Disinggung adanya aliran gaji yang masuk ke PNS fiktif, Heryawan pun menjamin hal itu tidak benar. Sebab, kata Heryawan, setiap PNS yang telah dinyatakan pensiun, meninggal dunia, dan pindah tugas sudah tidak berhak mendapat gaji sebagai PNS di lingkup Pemprov Jabar.

“Dana tersebut sama sekali tidak ada yang mengalir ke PNS yang pensiun, meninggal, atau pindah tugas. Sekarang uangnya ada di kas daerah,” katanya.

Lebih lanjut Heryawan katakan, adanya 57 ribu PNS se-Indonesia yang dianggap fiktif ini diakibatkan belum sinkronnya data milik pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Heryawan menyontohkan, pemerintah daerah sudah tidak mencatat seseorang sebagai PNS aktif, namun pemerintah pusat masih mencatatnya sebagai PNS.

“Jadi masalah administrasi saja. Di sana (pusat) masih tercatat, di sini sudah tidak tercatat,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Reformasi Biorkrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, adanya 57 ribu PNS fiktif ini disebabkan seluruh daerah di Indonesia belum menggunakan sistem online dalam data kepegawaiannya. “Dia tidak pernah up date. Terus karena belum online (seluruhnya),” katanya.

Dia pun meminta masing-masing instansi baik pusat maupun daerah agar memperbaiki sistem data kepegawaiannya. Setiap bulan, kata dia, data kepegawaian harus diperbaharui agar tidak terjadi lagi kesimpangsiuran data.

“Udah kita perintahkan jangan setiap tiga tahun PUPNS. Harusnya setiap hari karena ada yang meninggal, pensiun. Terus data sini (daerah) dan pusat harus online,” katanya.

Sementara itu, pemerintah pusat berencana melakukan rasionalisasi PNS pada 2017 mendatang. Saat ini Kemenpan RB sedang menyusun aturan yang menjadi acuan terkait rencana tersebut.

Menurutnya, PNS yang kinerjanya kurang baik akan dipertimbangkan untuk dirumahkan. “Mulai 2017 rasionalisaai. Lebih baik (PNS yang kerjanya buruk) tinggal saja di rumah, daripada mengganggu,” katanya.

Namun, dia mengaku belum mengetahui jumlah PNS yang akan dirumahkan mengingat aturannya masih dalam proses penyusunan. Pihaknya akan sangat hati-hati agar tidak membuat kegaduhan antar PNS itu sendiri.

“Lagi dihitung-hitung. Jangan sampai yang beredar yang lulusan SMP-SMA yang akan terkena rasionalisasi. Kalau lulusan itu berguna kan baik juga,” katanya.

Dia menambahkan, patokan penilaian saat ini berbasis kinerja. Siapa pun dan apapun jabatannya, jika kinerjanya buruk akan terkena rasionalisasi. “Sekarang ukuran kinerjanya dulu. Nanti yang tidak lagi kompeten, tidak bisa lagi dibina, itu sudah selesai,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Momen RAFI 2021, Telkomsel Siaga Maksimalkan Jaringan

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA- Telkomsel siap memastikan ketersediaan kualitas jaringan dan layanan yang prima demi menghadirkan pengalaman digital untuk #BukaPintuKebaikan bagi masyarakat …

PDRI Siap Kawal Distribusi KIP Kuliah Merdeka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) akan memantau dan mengawal distribusi penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka …