Serapan APBD 14,11 Persen, Kebutuhan Biaya Pilgub Harus Dikaji Ulang

Ilustrasi

Ilustrasi

 


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada triwulan pertama 2016 ini mencapai angka 14,11 persen dari total APBD sekitar Rp 28 triliun. Jumlah ini sama dengan capaian tahun sebelumnya dan dianggap sesuai dengan target yang ditentukan.

Asisten Daerah Pemprov Jabar M. Solihin mengatakan, capaian tersebut dihitung per akhir Maret kemarin, sehingga dirinya optimistis serapan anggaran saat ini telah meningkat. “Sudah mendekati target ideal. Nanti kan di akhir April pasti akan berubah (meningkat) drastis,” kata Solihin di Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/4).

Dia berharap, jumlah serapan anggaran Pemprov Jabar sekarang bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pada 2015 kemarin, jumlah serapan APBD Jabar mencapai 92 persen.

“Baru bisa dibilang pertama kali mendekati itu, biasanya 80-an (persen),” kata Solihin seraya menyebut pihaknya terus berupaya agar lebih banyak anggaran yang diserap di awal, tidak menumpuk di akhir tahun. Meski begitu, Solihin mengakui, saat ini pihaknya harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anggaran sejumlah program yang akan dilakukan.

Beberapa di antaranya adalah pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jabar 2018 dan alih kelola SMA/SMK yang akan dimulai tahun depan, yang semuanya memerlukan biaya besar. “Banyak PR (pekerjaan rumah). Pilgub, perpindahan PNS (guru SMA/SMK) kabupaten/kota 28 ribu. Pilgub diajukan keseluruhan 3 triliun (rupiah). Tapi harus ditabung dari sekarang,” katanya.

Terlebih, saat disinggung adanya penundaan dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat, Solihin tidak membantahnya. Penundaan DAU ini dilakukan karena pemerintah pusat menganggap dana yang dimiliki Pemprov Jabar masih cukup besar seperti dari sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) APBD 2015 yang mencapai Rp 2 triliun lebih.

“Manakala silpanya tinggi, itu dianggap pemda punya anggaran besar. Logikanya simpanan besar, apalagi over target, berarti anggaran yang dimiliki besar. Berarti pemerintah pusat memperhitungkan DAU, DAU-nya kan diperkecil,” katanya.

Solihin mengakui ditundanya DAU dari pemerintah pusat ini cukup memberatkan. Terlebih, saat ini jumlah penduduk Jabar yang tercatat di pemerintah pusat berkurang sekitar tiga juta jiwa.

Jika sebelumnya pemerintah pusat menggunakan data BPS yang mencatat penduduk Jabar sebanyak 46 juta jiwa, kini data yang digunakan berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang hanya mencatat 43 juta penduduk Jabar. “Imbasnya DAU, volume uang yang ditambah ke Jabar berkurang,” katanya.

Sebagai gambaran, tambah Solihin, APBD Jabar sekitar Rp 26 triliun yang di antaranya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 13 triliun. “Berarti 13 triliun DAU. Berpengaruh besar, (contohnya) bagi hasil beberapa komponen yang masuk ke provinsi,” katanya seraya menyebut DAU ini digunakan untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota, dan pembayaran gaji pegawai.

Meski begitu, Solihin memastikan DAU Jabar tahun depan akan meningkat seiring alih kelola SMA/SMK ke pemprov. “DAU pasti naik karena 28 ribu (guru SMA/SMK). Tapi uang ‘lewat’ karena dibayarkan lagi untuk gaji dan sertifikasi,” katanya.

Lebih lanjut Solihin katakan, agar kualitas pembangunan tetap optimal di tengah banyaknya beban anggaran, pihaknya akan lebih hati-hati dan efisien dalam menjalankan program pembangunan. Termasuk, pihaknya pun akan meminta KPU dan unsur terkait lainnya untuk mengevaluasi kebutuhan anggaran Pilgub Jabar 2018.

“Sesuai pernyataan Pak Gubernur, Pak Wagub, segala sesuatu harus mengedepankan prinsip efisien ekonomi. Harus dikaji lagi, dibicarakan dengan KPU selaku pengaju anggaran,” pungkasnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, serapan anggaran Pemprov Jabar saat ini tergolong bagus meski berdasarkan hasil pemeringkatan Kemendagri tidak masuk lima besar. Menurutnya, pada tahun lalu, serapan Pemprov Jabar hingga Juni masih berada di kisaran 20 persen.

“Sekarang bagus kan, masih di bulan April,” katanya di tempat yang sama. Heryawan pun memastikan, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam penyerapan anggaran.

“Jangan dipaksakan juga. Kalau dipaksakan salah juga. Normal saja, sesuai kebutuhan. Yang jelas, tender tidak terlambat, pembayaran kewajiban. Pertumbuhan ekonomi jangan terlambat,” katanya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Maksimalkan Potensi UMKM dengan Evermos

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerja sama dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan para …

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …