Rp 2,8 Miliar per Tahun, APBD Pemprov Jabar Mengalir ke PNS Fiktif

Gedung Sate Kantor Pemprov Jabar

Gedung Sate Kantor Pemprov Jabar

Duh…Rp 2,8 Miliar per Tahun, APBD Pemprov Mengalir ke PNS Fiktif


POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Keuangan negara dirugikan oleh keberadaan PNS fiktif. Sebab, nama PNS yang tidak jelas keberadaannya ini tercatat sebagai penerima gaji dalam setiap bulannya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jabar Sumarwan mengatakan, jumlah PNS fiktif di lingkup Pemerintah Provinsi Jabar mencapai 120 orang. Dalam satu tahun, anggaran pemprov yang masuk ke rekening mereka mencapai sekitar Rp 2,8 miliar, baik untuk yang masih aktif maupun pensiun.

Sumarwan mengatakan, 120 PNS fiktif itu mayoritas bekerja sebagai staf biasa. Berdasarkan data yang dia miliki, pegawai fiktif itu bukan setingkat eselon II dan III.

“Di rovinsi paling sekitar 120 di data itu. Mereka (diduga) tidak mengisi E-PUPNS (pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik),” kata Sumarwan, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (21/4).

Dia melanjutkan, hingga saat ini ke 120 PNS tidak jelas itu masih menerima gaji setiap bulannya. Dalam waktu dekat, rencananya proses pembayaran gaji akan dihentikan agar tidak terjadi kerugian negara.

“Masalahnya kompleks, sistem penggajian kan sekarang pakai sistem transfer. Ada yang meninggal enggak segera di-record. Gajinya akan kita setop, tapi sekarang belum,” ucapnya.

Disinggun besaran gaji para pegawai setingkat staff, menurutnya kurang lebih sekitar Rp 2 juta. Jika diasumsikan besaran gajinya sebesar itu, dalam satu bulan Pemprov Jabar mengeluarkan anggaran sekitar Rp 240 juta untuk PNS tidak jelas.

Sehingga, dalam satu tahun dikeluarkan anggaran sekitar Rp 2,8 miliar untuk PNS fiktif. Ini diperkirakan sudah berlangsung lama.

“Ini baru ketahuan pas ada E-PUNS. Tapi kemungkinan kejadiannya sudah agak lama,” katanya.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihaknya akan meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kabupaten/kota untuk melakukan validasi data kepegawaiannya. Ini penting agar tidak ada lagi anggaran yang masuk ke rekening pegawai yang tidak jelas.

“Uang keluar harus tepat mengelolanya. Maka dengan PUPNS ini mendaftar kembali. Supaya anggaran itu kita betulkan,” pungkasnya. (agp)

Loading...

loading...

Feeds

Maksimalkan Potensi UMKM dengan Evermos

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerja sama dengan e-commerce untuk meningkatkan penjualan para …

Telkomsel Gelar Dunia Games League 2021

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel terus bergerak maju menegaskan komitmennya sebagai enabler dalam ekosistem esports Tanah Air melalui penyelenggaraan Dunia Games …